Home Berita Upaya Wujudkan Kemakmuran Rakyat Melalui Penguasaan SKA

Upaya Wujudkan Kemakmuran Rakyat Melalui Penguasaan SKA

433
0
SHARE

JOGJA, tiras.co – Pemerintah telah menunjukkan langkah berani mengambilalih pengelolaan tambang dan migas yang selama ini dikuasai asing. Setidak-tidaknya dengan keputusan yang berani itu, amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang penguasaan sumber-sumber ekonomi, khususnya sumber kekayaan alam (SKA) mulai diwujudkan.

Yang menjadi persoalan pada tahap berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya melalui penguasaan SKA. Kegagalan dalam memanfaatkan SKA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mengundang kembali penguasaan SKA nasional oleh asing, sebagaimana terjadi selama ini. “Karena itu, pemerintah perlu dibantu mencari formula terbaik agar pemanfaatan dan pengelolaan SKA ini melaksanakan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 tentang Pemerataan Kemakmuran, dan itu tidak terlepas dari peranan BUMN,” kata dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Dr Y. Sri Susilo SE, MSi terkait dengan akan dilangsungkannya seminar nasional bertajuk, “Pengelolaan BUMN Tambang dan Migas – Tinjauan Hukum, Manajemen dan Ekonomi “ di Kampus III, UAJY pada Selasa (4/9/2018) mendatang.

Selain Sri Susilo, bakal tampil berbicara dalam seminar tersebut Dr C Kastowo SH. Mhum (UAJY) dan Dr. R Agus Trihatmoko SE. MM. MBA (Universitas Surakarta), serta wartawan senior Ronny Sugiantoro SE. MM (moderator). Acara akan diawali dengan paparan konsep pemerataan kemakmuran rakyat yang disebut Indonesia Raya Incorporated (IRI) oleh AM Putut Prabantoro sebagai penggagasnya.

Menurut Sri Susilo, konsep IRI menjadi legal standing gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang diajukan AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri. “Kami merasa ini sangat menarik untuk didengarkan sekaligus dicermati sejauh mana konsep tersebut benar-benar dapat mewujudkan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujarnya.

Konsep itu sudah ada dalam buku “MIGAS – The Untold Story” karya AM Putut Prabantoro, selaku Penasehat Ahli Kepala BPMigas dan diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada 2014. “Konsep itu sangat menarik untuk dikritisi para dosen ekonomi dari perguruan tinggi Indonesia. Kita harus akui bahwa ekonomi kerakyatan tidak pernah diajarkan di fakultas ekonomi. Yang diajarkan oleh sistem pendidikan ekonomi Indonesia adalah ekonomi persaingan yang sebenarnya tidak ada dalam semangat pembangunan ekonomi nasional berdasarkan UUD NRI 1945,” sebut Sekretaris ISEI Yogyakarta ini.

Melalui seminar ini diharapkan akan membantu dan sekaligus membuka wacana lebih luas dengan paradigma baru bagi para dosen ekonomi dan pembangunan nasional dalam melihat SKA sebagai alat strategis pemersatu bangsa yang sangat erat kaitannya dengan sila kelima Pancasila.

bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here