Home Berita Tolak Rancangan Perpres Atasi Terorisme

Tolak Rancangan Perpres Atasi Terorisme

133
0
SHARE
11ETOLAK-FOTO
Hendardi/Istimewa

JOGJA, tiras.co – Ketua Setara Institute Hendardi minta agar DPR dan Presiden Joko Widodo menolak Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang dikirim Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 4 Mei lalu untuk memperoleh persetujuan DPR RI.
“DPR dan Presiden Jokowi harus menolak RPerpres ini, apalagi dibahas di tengah Pandemi Covid-19, yang nyaris mempersempit ruang komunikasi publik dan komunikasi politik yang sehat. Jangan memaksa pengesahan RPerpres dengan rumusan sebagaimana draft yang beredar. Nanti DPR dan Presiden Jokowi dapat dikualifikasi melanggar UU dan konstitusi,” ingat Hndardi dalam siaran persnya, Senin (11/5).
Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme adalah mandat Pasal 43I ayat 1,2, dan 3. Intinya, tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Yang detailnya kemudian didelegasikan untuk diatur dalam Perpres, sebagai sebuah regulasi turunan dari Pasal 43I. Maka, menurut Hendardi, penyusunan RPrespres tidak boleh melampaui ketentuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 43I yang merupakan dasar hukum Rperpres tersebut.
Mengacu pada Pasal 43I, lanjut dia, yang seharusnya disusun oleh pemerintah dalam menerjemahkan mandat delegasi dari norma tersebut adalah menyusun kriteria dan skala ancaman, jenis-jenis terorisme, teritori tindak pidana terorisme, prosedur-prosedur pelibatan, termasuk mekanisme perbantuan terhadap Polri, serta akuntabilitas pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme. Karena tidak ada mekanisme tanggung gugat atas anggota TNI, ketika melakukan tindak yang melanggar hukum. “Di luar lingkup di atas, RPerpres yang disusun adalah baseless alias tidak memiliki dasar hukum,” tandas Hendardi.

Keluar Jalur
Menurutnya, dari draft yang beredar, RPrespres yang disusun pemerintah justru keluar jalur dan melampaui substansi norma pada Pasal 43I tersebut. Apa yang disajikan dalam RPerpres tersebut merupakan gambaran nafsu TNI untuk merengkuh kewenangan baru yang melanggar Konstitusi (Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI 1945), bahwa TNI adalah alat pertahanan yang melakukan operasi militer perang dan operasi militer, selain perang yang hanya bisa dijalankan atas dasar kehendak politik negara (Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI).
Artinya, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang harus berdasar pada Keputusan Presiden yang dikonsultasikan dengan DPR. Rancangan Perpres yang disusun pemerintah justru mengukuhkan peran TNI secara permanen dengan memberi tugas TNI memberantas terorisme secara berkelanjutan dari hulu ke hilir, di luar kerangka criminal justice system. Dengan pendekatan operasi teritorial, dan memberikan justifikasi pada penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang merupakan dana penyelenggaraan otonomi daerah.
“Draft Perpres, juga mengikis kewenangan konsultatif DPR dan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang,” imbuhnya.
Ia menilai cara penyelundupan hukum yang diadopsi dalam RPerpres adalah mengancam supremasi konstitusi, mengikis integritas hukum nasional dan mengancam kebebasan sipil warga. Rancangan tersebut juga berpotensi mensabotase tugas-tugas yang selama ini dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang merupakan leading sector dalam pencegahan dan pemulihan atau deradikalisasi dan merusak pemberantasan terorisme dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang selama ini dijalankan oleh Polri.
Sebagai gambaran, jelas Hendardi, salah satu tugas TNI dalam RPerpres tersebut adalah pelaksanaan operasi teritorial dalam rangka penangkalan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) berupa pembinaan ketahanan wilayah, wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial fisik/nonfisik, serta komunikasi sosial. Selain tidak dikenal istilah penangkalan, rumusan operasi teritorial ini menjadi ancaman baru bagi kebebasan sipil warga.
“Rumusan model ini hanya menggambarkan kehendak memupuk anggaran dan mengokohkan kembali supremasi militer dalam kehidupan sipil,” tegasnya. bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here