Home Berita Tak Ada Pemecatan di Golkar

Tak Ada Pemecatan di Golkar

53
0
SHARE
Pengurus dan kader Partai Golkar Kota Yogyakarta. (tiras.co/bambang sk)

JOGJA, tiras.co – Tudingan pemecatan 12 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kota Yogyakarta jelang Musyawarah Daerah (Musda) tingkat II pada 30 Agustus nanti dibantah Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta, Augusnur.

Didampingi Sekretaris DPD Golkar Kota Yogyakarta Sri Retnowati di Kantor DPD Partai Golkar setempat, Augusnur menilai perlunya mengklarifikasi sekaligus pelurusan soal tudingan pencopotan itu.

”Ini supaya tidak terjadi kesimpangsiuran terkait dinamika yang terjadi menjelang pelaksanaan Musda X Partai Golkar Kota Yogyakarta,” kata Augusnur kepada pers, Kamis (20/8).

Awalnya, beberapa waktu lalu sebanyak 12 PK dan para pengurus tingkat kecamatan Partai Golkar Kota Yogyakarta tiba-tiba mengeluarkan pernyataan. Mereka mengaku telah dicopot tanpa alasan jelas oleh DPD II Partai Golkar Kota Yogyakarta. Sementara 2 PK lainnya yakni Mergangsan dan Kotagede aman aman saja posisinya.

Angkat Bicara

Pimpinan Partai Golkar Kota pun angkat bicara bahwa tidak ada PK Partai Golkar yang menjadi anak tiri atau sebaliknya dianak emaskan. Dalam penjelasan yang dihadiri jajaran pengurus Golkar lainnya serta puluhan kader muda dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) itu Augusnur menyatakan, diberhentikannya 12 PK itu karena semata alasan periodesasi. Masa jabatan PK memang sudah berakhir 31 Desember 2019 lalu.

Menurutnya, ini perlu disampaikan agar semua klir. Di Partai Golkar tidak ada istilah pemecatan karena anggota dan kader itu merupakan aset partai. Penunjukan pelaksana tugas (PLT) 12 PK disebutnya merupakan salah satu dari hasil evaluasi berdasarkan kinerja yang mengacu petunjuk pelaksanaan (juklak) DPP Partai Golkar maupun Surat Keputusan DPD Partai Golkar DIY.

Ia menandaskan, sesuai aturan organisasi tidak boleh ada kekosongan struktur jabatan. Karena itulah muncul Juklak 02 yang dikeluarkan setelah Munas X DPP Partai Golkar di Jakarta, di mana salah satu program pokok dan prioritas ketua umum adalah konsolidasi secara total dan revitalisasi organisasi.

Targetnya adalah program jangka waktu tertentu, yaitu pilkada serta program jangka panjang Pemilu 2024. Menurutnya, ini sejalan dengan garis kebijakan DPP, Golkar harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Apalagi Partai Golkar merupakan aset nasional dan pilar demokrasi yang harus dijaga agar tetap eksis demi kesejahteraan masyarakat.
Jajaran pimpinan dan pengurus DPD Parti Golkar Kota Yogyakarta sepakat AD/ART, munas, rapimnas, musda digunakan sebagai pedoman mekanisme untuk melaksanakan tugas.(bambang sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here