Home Berita Sikap Intoleransi Ancam Keutuhan Berbangsa dan Bernegara

Sikap Intoleransi Ancam Keutuhan Berbangsa dan Bernegara

258
0
SHARE

JOGJA, tiras.co – Sikap intoleransi, radikalisme, terorisme termasuk separatisme dan kapitalisme menjadi ancamana bagi DIY karena hal tersebut nyata-nyata bertentangan dan berkhianat terhadap Pancasila dan Keistimewaan DIY serta mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara,” kata Eko Suwanto saat mengakhiri masa jabatan Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2014-2019 kepada pers, Jumat (30/8/2019).

Ia juga menyampaikan, problem kesejahteraan di DIY masih perlu perhatian, yakni masalah kemiskinan yang masih berada di angka 11,7 persen. Juga ketimpangan serta angka pengangguran yang dirasakan masih tinggi. Karena itu semua pihak untuk bekerja keras menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam perspektif Komisi A DPRD DIY, tantangan tersebut dijawab dengan pengajuan Rancana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan guna dekatkan akses pelayanan dasar ke masyarakat. Juga perlu kebijakan yang berpihak, misalnya bagaimana wujudkan APBD dan Danais yang mampu ciptakan lapangan kerja bagi rakyat.

Menjawab pertanyaan sejauh mana kapitalisme menjadi ancaman bagi DIY, Eko Suwanto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini menyebut kapitalisme, seperti disampaikan Bung Karno, sebagai sesuatu sistem yang mengisap rakyat, sistem yang menyengsarakan dan memelaratkan rakyat.

Korelasinya dengan kondisi DIY saat ini, banyak berdiri hotel, apartemen maupun kondominium yang tidak tidak berizin. Hal itu berdampak langsung pada masyarakat. Pertama, masyarakat kehilangan alat produksi yakni tanah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Setiap tahun lahan pertanian beralih fungsi sekitar 250 Ha. Kedua, lapangan kerja terbatas karena belum tentu sertifikatnya memenuhi dan lain-lain tetapi yang pasti masyarakat tidak punya saham di bangunan komersial yang gede gede itu.

Menurutnya, investasi-investasi yang masuk ke DIY boleh-boleh saja, akan tetapi harus dikontrol dan dipastikan membawa keuntungan untuk rakyat. Karena dampak sosialnya, orang cenderung kemudian mementingkan diri sendiri. “Contoh paling mudah, mereka yang tinggal di kondominium dan apartemen sudah tidak kenal dengan lingkungan sekitarnya. Sudah tidak ada lagi kerja bakti di Minggu pagi,” sebutnya. Untuk itu, ia setuju masuknya arus modal ke Yogyakata tetap harus berada di dalam kontrol pemerintah. bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here