Home Berita Samakan Persepsi Dokter dan Pemerintah

Samakan Persepsi Dokter dan Pemerintah

21
0
SHARE
Wiwik Kusumawati. (tiras.co / ist)

JOGJA, tiras.co – Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinis yang dikeluarkan Menteri Kesehatan, dr Terawan menuai kontroversi pro-kontra. Menanggapi isu tersebut dari sisi akademisi kedokteran, Dr dr Wiwik Kusumawati MKes menyatakan perlunya segera sosialisasi kebijakan tersebut.

Ia berpendapat Permenkes No 24 Tahun 2020 yang memiliki tujuan tertentu harus dikomunikasikan kepada beberapa stakeholders yang akan menerapkan peraturan karena berkaitan dengan kompetensi dokter spesialis. Ia menilai kebijakan itu semestinya memiliki tujuan kebaikan, sehingga memang harus dibicarakan dan dibahas lebih detail, atau istilahnya ada persamaan persepsi, agar pada saat praktiknya Permenkes dapat diterima semua pihak.

”Jika melihat permenkes melibatkan layanan radiologi klinis, dan layanan itu erat kaitannya dengan kompetensi seorang dokter spesialis di bidang tertentu, seperti dokter spesialis radiologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis obsess dan gyminologi, dokter spesialis bedah, yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan profesinya maka seharusnya peraturan tersebut lebih banyak dipertimbangkan agar tidak menuai permasalahan dalam praktiknya,” papar Wiwik.

Ia juga menjelaskan terkait alur penegakkan diagnosa pada pasien dengan melalui beberapa prosedur yang dilakukan oleh dokter spesialis, hal ini pasti menggunakan radiologi sebagai penunjang diganosa penyakit bagi pasien. Dalam konteks klinis, berkaitan dengan pemeriksaan dokter dan pasien. Beberapa hal yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis, yang perlu dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan, mulai dari analisis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang termasuk pada pemeriksaan radiologis, seperti rontgen, USG, MRA, CT-Scan, dan lain-lain.

Kondisi Pasien

Semua hal itu dalam rangka untuk menegakkan diagnosis kerja yang pasti penyakit pasien. Hal ini merupakan satu rangkaian yang seharusnya dijalani oleh seorang dokter. Di sisi lain memang dalam kondisi-kondisi tertentu ada irisan antarbidang spesialis seperti bidang spesialis obgyn, bidang bedah, dan penyakit dalam memang membutuhkan pemeriksaan penunjang dalam rangka menegakkan diagnosis.

”Hal tersebut yang selama ini dalam kondisi-kondisi tertentu dalam penegakkan diagnosis tertentu memang dilakukan oleh dokter spesialis yang bersangkutan dengan menggunakan radiologi. Misalnya, pasien ibu hamil yang dilakukan pemeriksaannya menggunakan USG yang dilakukan oleh dokter spesialis di bidang Obstetri dan Ginekologi, nah inilah yang manjadi wilayah irisan. Namun, jika saya telaah dari peraturan Permenkes No 24 Tahun 2020 apa yang dilakukan dalam pemeriksaan penunjang secara tidak langsung di bawah otoritas spesialis radiologi,” jelas Wiwik.

Permenkes No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinis dapat dipraktikan untuk menunjang pelayanan pada pasien, jika ada komunikasi dan koordinasi antara dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis yang lain. Permenkes seharusnya memprioritaskan pada pelayanan pasien agar penanganan pada pasien betul-betul bisa diterapkan dalam praktiknya atau layanan tingkat apapun, terutama tingkat primer, sekunder, tersier yang bisa berjalan dengan baik.(yudhistira)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here