Home Berita Saksi Ahli: Holdingisasi BUMN Berpotensi Negara Kehilangan Pengawasan

Saksi Ahli: Holdingisasi BUMN Berpotensi Negara Kehilangan Pengawasan

540
0
SHARE
Saksi ahli pihak penggugat Dr R. Agus Trihatmoko (batik hijau) dan pemohon uji materi AM Putut Prabantoro (baju putih) bersama kuasa hukum pemohon Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) usai sidang di MK.

JAKARTA, tiras.co – Saksi ahli pemohon judicial review Undang-undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dr R. Agus Trihatmoko SE, MBA, MM dari Universitas Surakarta menganggap UU BUMN telah digunakan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Keuangan dalam kewenangan manajemennya “secara subjektif”, yakni melakukan holdingisasi BUMN.

Menurut dia, sangat terang dan gamblang isu holdingisasi BUMN oleh pihak Kementerian BUMN sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan rasio kapital secara konsolidasi holding. “Mengejar keuntungan inilah yang menjadi dasar dari holdingisasi,” tunjuk Agus usai sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Kecenderungan holdingisasi ini, menurut Agus akan membuka potensi negara kehilangan pengawasannya karena sebuah persero yang tadinya adalah BUMN, akhirnya menjadi anak perusahaan dari induk perusahaan. “Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang bisa menjamin bahwa pada suatu hari anak perusahaan yang bukan BUMN lagi ini, dengan berbagai pertimbangan kemudian dijual? Mungkin pada saat ini pemerintah bisa menjamin tidak akan dijual, tetapi kalau pemerintahan baru kemudian menjualnya. Siapa yang akan bertanggung jawab?,” tanya Agus khawatir.

Karena itu, lanjutnya, Pasal 4 ayat 4 tentang Perubahan Penyertaan Keuangan Negara itu tidak boleh diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi wewenangnya harus dikembalikan ke DPR untuk mengawasi. Untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, Agus Trihatmoko mengusulkan agar negara menggunakan konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI) seperti digagas AM Putut Prabantoro. Alasan digunakan IRI karena dirinya telah mengadakan riset secara akademis tentang konsep pemerataan kemakmuran itu dan sekaligus menerbitkan dalam bentuk buku berjudul “The Concept of Indonesia Raya Incorporated (IRI) – Studies of Grounded Theory on State Asset Ownership Management”.

Sebelumnya di hadapan para hakim MK dipaparkan ke-22 kelemahan UU BUMN, seperti diakui Staf Ahli Menteri BUMN Bidang SDM dan Teknologi Wahyu Hidayat dalam seminar “RUU Perubahan UU BUMN” di Jakarta, pada 4 April 2011 silam. Pengakuan adanya kelemahan-kelemahan UU BUMN itu juga diungkapkan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN R, Hambra SH, MH dalam Seminar “Quo Vadis BUMN?” di Bali pada 19 – 20 April 2018.

Agus menjelaskan, pada 2011 Kementerian BUMN mencatat adanya 22 kelemahan UU BUMN, yang menurutnya sebaiknya dilaporkan ke Presiden pada waktu itu. Kelemahan itu pada April 2018 juga diakui oleh Kementerian BUMN. “Saya belum tahu, apakah kelemahan-kelemahan itu juga dilaporkan ke Presiden untuk mengantisipasi berbagai hal dalam menjalankan pemerintahan?. Setidaknya, kelemahan itu secara publik telah diungkapkan Kementerian BUMN sejak tahun 2011,” papar Dosen Universitas Surakarta itu.

Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dan AM Putut Prabantoro menggungat UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN ke MK. Menurut penggugat, jika tujuan BUMN hanya mengejar keuntungan seperti termuat dalam Pasal 2 Ayat 1 (b) UU No.19 Tahun 2003, maka tidak akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa.

bambang sk/*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here