JAKARTA, tiras.co – Indonesia membutuhkan banyak ahli kebijakan publik untuk membantu penyusunan berbagai kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia dan sekaligus mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, diharapkan juga para ahli kebijakan publik ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi tumpang tindih berbagai kebijakan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Riant Nugroho, Founder Program Mini Magister Kebijakan Publik (PMM KP) menyampaikan itu dalam wisuda angkatan keempat di Jakarta, Kamis (26/8/2021). PMM KP ini diselenggarakan oleh Rumah Reformasi Kebijakan Kebijakan (RRK).
Noni Kusnita, Humas MAKPI yang sekaligus salah seorang wisudawati menjelaskan acara wisuda saat ini merupakan momentum kelulusan angkatan pertama Pendidikan Mini Magister Kebijakan Publik dengan 28 orang dinyatakan lulus dari 393 orang yang terdaftar sebagai peserta. Pada awalnya, tercatat sebanyak 1.200 orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta, namun hanya 393 calon yang diterima.
Lebih lanjut Riant yang juga Presiden Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI) menyampaikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional diperlukan berbagai kebijakan publik yang merupakan hak rakyat.
Peserta yang lulus dan diwisuda akan tergabung dalam MAKPI. Yangmerupakan organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia, dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran. Bertujuan memajukan mutu dan keunggulan kebijakan publik Indonesia. MAKPI juga didirikan untuk membantu para pemimpin di tingkat nasional maupun lokal dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang pada janji kemerdekaan RI.

Sumbangsih
Direktur RRK Firrean Suprapto menambahkan, program mini magister kebijakan publik yang mensyaratkan harus lulus strata satu, dirancang oeeh pengelola RRK dan para pakar kebijakan publik. Program mini magister ini didirikan pada 2020 sebagai hadiah ulang tahun ke-75 RI. Program ini bertujuan ingin membangun kebijakan publik untuk masyarakat. Diharapkan para lulusan akan menyumbangkan sumbangsihnya bagi negara. Acara wisuda yang dilasanakan secara daring merupakan puncak program dari angkatan pertama.
Mata kuliah yang diberikan meliputi Kebijakan Unggul – Indonesia Unggul, Teori Kebijakan Publik, Kebijakan Publik Unggul Sebagai Hak Warganegara, Mencegah Korupsi Kebijakan, Kebijakan Publik In Action, Kebijakan Publik dan Strategi Bisnis, Pancasila – Filsafat Kebijakan Publik Indonesia serta di penghujung program pendidikan semua peserta diminta untuk menyelesaikan tugas akhir.
Menurutnya banyak kebijakan publik yang tidak efektif untuk dilaksanakan dengan berbagai alasan. Tidak tahu kebijakan publik, tidak mengerti cara pembuatan kebijakan publik, tidak memahami makna efektivitas sebuah kebijakan publik adalah beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan tidak efektif. “Sebagai dampaknya adalah banyak kebijakan yang dibuat tetapi bertentangan dengan pelaksanaannya.”
Muhammad Dawrinsyah, perwakilan peserta yang lulus menyatakan kesannya. Pendidikan profesi ini mempertemukan para peserta dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Pertemuan ini diakui memperkaya wawasan dalam melihat berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan kacamata yang sama, yakni kebijakan publik.
bambang sk/*