Home Berita Politisi Jangan Gunakan Isu ISIS

Politisi Jangan Gunakan Isu ISIS

153
0
SHARE
Bonar Tigor Naipospos. (tiras.co/ist)

JOGJA, tiras.co – Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mendesak para politisi tidak menggunakan pertimbangan partisan kelompoknya dalam isu pemulangan warga anggota (sebagian pihak menyebut eks-Red) ISIS ke Indonesia. Pendekatan kepentingan kelompok, apalagi sekadar untuk insentif elektoral pada hajatan-hajatan pemilu ke depan, sama sekali tidak relevan. Kenegarawanan seluruh elite sangat dibutuhkan untuk mencermati dan mendekati kerumitan isu pemulangan tersebut.

Bonar mengungkapkan perlunya tim advance paripurna dan kesepakatan internasional supaya pemerintah bisa menggunakan pendekatan hukum yang tepat dan adil. Pada saatnya, pemerintah tentu sudah mengidentifikasi keterlibatan mereka yang ingin pulang dalam organisasi ISIS.

”Mereka yang terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan ISIS sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban hukum dan diadili, sedangkan mereka yang sekadar simpatisan ISIS perlu mengikuti proses deradikalisasi dan disengagement. Selain itu, penanganan returnist tersebut harus dilakukan dengan pendekatan inklusif agar reasimilasi berjalan baik bagi kepentingan seluruh pihak, dengan mengedepankan paradigma jaminan hak konstitusional bagi seluruh warga negara,” paparnya.

Pencegahan

Setara Institute juga minta pemerintah mengintensifkan perhatian pada pencegahan dan penanganan ekstremisme keagamaan di dalam negeri. Dalam konteks itu, Setara Institute juga akan selalu mengingatkan pemerintah bahwa intoleransi adalah anak tangga pertama menuju radikalisme dan ekstremisme-terorisme. Karena itu, mengabaikan penanganan kasus-kasus intoleransi yang marak di Tanah Air berarti sebenarnya sedang menyiram dan menyuburkan bibit-bibit ekstremisme.

Berkait isu ISIS di Suriah, Bonar mengingatkan pula isu pengungsian warga negara Indonesia dari komunitas Syiah di Sidoarjo Jawa Timur dan Ahmadiyah di Mataram Nusa Tenggara Barat. Jemaat Ahmadiyah sudah satu setengah dekade (tiga periode kepresidenan) terusir dari kampung halaman mereka dan menjadi pengungsi di negeri sendiri.

”Sudah delapan tahun, warga Syiah Sampang mengalami nasib serupa. Maka, pendekatan cepat dan penanganan komprehensif sangat dibutuhkan untuk pemulihan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara,” imbuhnya.(bambang sk)