JOGJA, tiras.co – Dosen Tata Pemerintahan Fisipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Eka Cahya mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember nanti akan menguntungkan calon petahana. Praktik yang biasanya dijalankan jelang pilkada, adalah dengan cara mengalihkan anggaran publik untuk keuntungan politiknya.
“Politik itu akan menguntungkan para calon petahana. Dia bisa mengalihkan anggaran publik untuk menguntungkan politiknya, termasuk mendapatkan dukungan dan membeli suara rakyat,” kata Bambang, saat tampil berbicara dalam Diskusi Kritis Media Yogyakarta #5 bertema Pengawasan Anggaran Pemerintah Yang Rawan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pilkada di Cafe Taru Martani Yogyakarta.
Dia menunjuk contoh penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik yang tampak jelang pilkada yakni pemasangan baliho yang banyak dijumpai di sejumlah titik dengan memasang foto peserta pilkada, khususnya petahana. Ini disadari karena adanya peluang penggunaan dana APBN dan APBD yang memungkinkan digeser untuk pemenangan pilkada. “Pemasangan papan baliho itu seharusnya disewa sendiri, bukan menggunakan dana APBN dan APBD,” ujar Bambang.

Ruang Gelap
Menurut Bambang, sampai kini peraturan terkait pilkada masih ada ruang gelap yang sering dimanfaatkan kandidat, terutama petahana. Keluhan penggunaaan anggaran publik disalahgunakan untuk keuntungan politik peserta pilkada semacam ini sudah berlangsung sejak 2005.
Pilkada di tengah pandemi Covid-19 disebut menjadi salah satu ruang yang akan menguntungkan kandidat petahana. Karena anggaran bantuan sosial (bansos) dan alat pelindung diri (APD) yang dibiayai pemerintah bakal dimanfaatkan untuk keuntunan politiknya.
Di DIY sendiri ada tiga kabupaten yang akan melaksanakan pilkada akhir tahun yaitu Bantul, Sleman dan Gunungkidul. bambang sk