Home Berita PHRI Ingin Moratorium Hotel Diperpanjang

PHRI Ingin Moratorium Hotel Diperpanjang

688
0
SHARE
Moratorium
KERJA SAMA: Penandatanganan kerjasama PHRI dengan SIP Firm Law untuk pembentukan Crisis Center PHRI. (tiras.co/kukuh s)

SLEMAN, tiras.co- Persatuan Pehotelan dan Restauran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta mendesak pemerintah Kota Yogyakarta segera memperpanjang moratorium pelarangan pendirian hotel dan apartemen yang habis Oktober depan.

Ketua PHRI DI Yogyakarta Istidjab Danunegoro menyatakan alasan kuat segera diperpanjangnya moratorium pelarangan hotel dan apartemen karena rendahnya tingkat hunian.

“DI Yogyakarta tercatat ada 1.030 hotel non bintang dan 160 hotel bintang. Padahal tingkat okupansi (hunian kamar) hotel berbintang rata-rata pertahunnya hanya mencapai 56,6 persen,” jelas Istidjab, Rabu (27/9/2017) seusai penandatanganan kerjasama PHRI dengan SIP Firm Law untuk pembentukan Crisis Center PHRI di Prima Hotel.

Sedangkan tingkat hunian hotel nonbintang mencapai 36,6%. Tingkat okupansi hotel tidak sama setiap zona. Hotel bintang di ring I yaitu di seputaran Malioboro tingkat okupansinya bisa mencapai 90 persen. Ring II atau keluar sedikit dari Malioboro tingkat okupansi mencapai 70-80 persen dan ring III agak jauh dari Malioboro tingkat okupansi mencapai 60-70 persen.

Terlebih lagi dengan adanya kebijakan larangan pengadaan rapat pemerintah di hotel, maka pendapatan hotel tidak sebanding dengan pengeluaran. Sebab rapat-rapat pemerintah menyumbang 40 persen pemasukan hotel.

Kompetisi ditambahi lagi dengan kehadiran kost eksklusif yang bisa disewakan harian, mingguan, dan bulanan dengan fasilitas yang memadai hotel. Persaingan bisnis penginapan di DI Yogyakarta semakin ketat.

Istidjab menyatakan dengan perpanjangan moratorium hotel dan apartemen peluang peningkatan tingkat hunian bisa dikejar dan menambah pajak sebagai pendapatan negara. Sehingga dengan kenaikan pajak, pemerintah dapat membentuk badan promosi bersama tingkat provinsi.

“Kami ingin Kota Yogyakarta meniru Sleman yang berani moratorium pendirian hotel dan apartamen selama lima tahun sejak 2016-2021,” lanjutnya.

Terkait dengan kerjasama ini, Istidjab menilai ini adalah celah bagi pengusaha hotel yang terjerat permasalah finasial maupun ketenagakerjaan yang selama ini banyak terjadi namun tidak terbuka.

Adapun perwakilan SIP Firm Law Tri Hartanto mengatakan dengan terbentuknya Crisis Center PHRI ini, pengusaha hotel bisa berkonsultasi terkait permasalah hukum yang dihadapi.

“Kami berusaha mendeteksi sejak terkait permasalah finasial yang menimpa pengusaha. Seharusnya posisi pengusaha dengan kreditur, suplier, dan karyawan sama. Sehingga bisa diketemukan solusi agar kegiatan bisa terus berjalan demi kebaikan bersama,” pungkasnya.

kukuh s

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here