Home Berita Petrus Selestinus: Waspadai Protes Pegawai KPK

Petrus Selestinus: Waspadai Protes Pegawai KPK

237
0
SHARE

JAKATA, tiras.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersih dari mereka yang tidak menerima Pancasila dan NKRI. “KPK harus memiliki pegawai yang kerjanya transparan melalui kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahannya. KPK harus berbenah diri,” kata pengacara senior Petrus Selestinus kepada pers di Jakarta, Selasa (03/09/2019).

Adanya isu utama dalam KPK yakni soal wewenang yang luar biasa dimainkan oleh kelompok yang disebut-sebut sebagai radikal sampai-sampai seorang pimpinan KPK ditolak melihat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bawahannya. Untuk mempertahankan kekuasaan kelompok ini, Pansel yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo kemudian tidak dipercaya karena jauh dari legitimate.

Menurut Petrus Selestinus, mereka itu tidak sadar bahwa tidak percaya kepada Pansel sama saja dengan tidak percaya kepada penunjuknya Presiden Jokowi. Jika karena tekanan ini dapat medegradasi Pansel, maka mereka akan memainkan para Capim hasil seleksi Pansel tidak sah dan memenuhi kriteria sebagai pimpinan KPK, maka batal pula hasilnya. “Jika dua hal ini berjalan, maka mereka mempunyai peluang mempertahankan kekuasaan dan sistim yang berlaku di KPK, yang selama ini tidak dapat disentuh oleh publik,” kata dia.

Disampaikan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota di Indonesia akan melaksanakan Pilkada. Pilkada ini memiliki arti strategis bagi masa depan NKRI yang berPancasila, menyusul Pilpres yang baru saja berlangsung. Petrus mensinyalir, Pilkada 2020 ada keterkaitannya dengan gejolak yang terjadi di KPK, di mana para pimpinan dan pegawai KPK disebut-sebut menolak Pansel dan Capim hasil Pansel KPK.

Menurut dia, Pilkada tahun 2020 terancam tidak berjalan dengan semestinya, jika Pimpinan KPK dan para pegawainya tidak netral dan bahkan diduga akan menggunakan kewenangannya untuk mengalahkan para calon pimpinan daerah yang tidak sesuai dengan ideologi atau warna politiknya.

Pansel, kata Petrus, ditunjuk Presiden Jokowi untuk menampung para Capim yang dianggap paling memenuhi syarat dalam memimpin KPK ke depan. Setelah Presiden menerima kesepuluh Capim usulan Pansel, mereka akan segera dikirim ke DPR untuk fit & proper. Dalam konteks ini, usulan itu tidak berhenti di Presiden Jokowi tetapi DPR yang akan memutuskan.

Petrus beranggapan protes pegawai KPK itu tidak sekadar protes. Namun sebagian ada yang menunggangi dan memiliki agenda tersembunyi yang diduga kuat terkait Pilkada Tahun 2020. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa, para pegawai KPK dan pimpinannya ada yang diduga terpapar dan berafiliasi pada kelompok tertentu atau juga ideologi tertentu. Sehingga jika mereka dapat mempertahankan kewenangannya, maka, Pilkada tahun 2020 sudah dapat diduga akan ada banyak OTT yang dilakukan terhadap lawan-lawan politik yang ideologinya tidak sama.

Maka, pengacara senior ini minta pegawai KPK untuk mengintrospeksi diri dengan merujuk pada apa yang terjadi pada anggota DPR dan DPD yang harus masuk dalam pembekalan oleh Lemhannas RI. Menyusul DPR dan DPD seluruh pegawai KPK seharusnya juga dilitsus oleh pihak yang berwenang. Karena Lemhannas merupakan lembaga negara yang sejak tahun 1965 menjadi wadah litsus bagi para pemimpin nasional strategis.

Melalui Lemhannas, kata Petrus, orang akan dilihat apakah sehat jasmani, sehat rohani dan juga sehat ideologi. KPK juga sebaiknya adalah mereka yang lulus Lemhannas, sehat ideologi dan memiki jaringan kuat. “KPK itu mempunya posisi strategis yang posisinya seharusnya netral, tidak terpengaruh ideologi lain atau terkait dengan partai politik, bersih diri. Jangan lupa, laporan keuangan KPK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Lha kalau statusnya WDP, bagaimana mungkin KPK akan memeriksa sebuah lembaga dengan status keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)?” tanya Petrus.

Petrus juga menganalisa, jika pegawai lembaga antirasuah itu terpapar radikalisme dan ikut bermain dalam Pilkada, maka jangan heran jika separuh provinsi, kabupaten dan kota yang melaksanakan Piklada akan dikuasai oleh kelompok radikal. Sebagai efeknya, akan banyak lagi perda-perda syariah atau yang tidak sesuai dengan Pancasila akan muncul.

Diingatkan, radikalisme itu sifatnya jaringan dan terikat satu sama lain serta sudah masuk ke semua lembaga. Yang bisa melakukan deradikalisasi adalah Pimpinan KPK yang memiliki jaringan kuat dengan berbagai instansi terkait dengan program deradikalisi seperti dicanangkan oleh Presiden Jokowi. “Bangsa Indonesia tidak boleh bermain-main lagi dengan wacana dan saling menunggangi,” tandas dia. */bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here