Home Berita Percepat Penanganan Kekeringan

Percepat Penanganan Kekeringan

158
0
SHARE
Rakor bersama BPBD dan BMKG serta instansi terkait di Gedung DPRD Jalan Malioboro. (tiras.co/bambang sk)

JOGJA, tiras.co – Puncak musim kemarau ini hendaknya Pemprov DIY melakukan percepatan, konsolidasi, dan koordinasi untuk penanganan bencana kekeringan. Komisi A DPRD DIY menyampaikan hal itu dan merekomendasikan re-desain APBD logistik pada 2020 untuk anggaran tanggap darurat dan siaga darurat.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mangatakan, bencana kekeringan tahun ini menjadikan Kabupaten Kulonprogo menyandang status tanggap darurat, sedangkan Bantul dan Gunung Kidul berstatus siaga darurat, Sleman dan Kota Jogja, normal.

”Terdampak kekeringan meliputi 39 kecamatan di 111 desa. Khusus untuk lahan pertanian ada di 26 kecamatan dengan luasan 6.208,5 hektar. Dari luasan terdampak tersebut, yang puso mencapai 2.921,5 hektar. Dari luasan lahan puso tersebut, yang mengalami rusak berat 193,5 hektar, rusak sedang 855 hektar, dan rusak ringan 2.268,5 hektar. Mencermati luasan lahan terdampak kekeringan, bisa disimpulkan telah terjadi penurunan kuantitas maupun kualitas produksi pertanian,” papar Eko usai Rakor bersama BPBD dan BMKG serta instansi terkait, di Gedung DPRD Jalan Malioboro.

Ia menjelaskan hingga 11 Oktober 2019, Pemprov DIY telah mengalokasikan 47,668 juta liter air untuk warga terdampak kekeringan di empat kabupaten. Wakil rakyat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah menyalurkan bantuan air bersih di wilayah kekeringan.

Penyelamatan Produksi

”Di sektor pertanian, kami merekomendasikan pemprov melakukan upaya penyelamatan produksi pertanian, termasuk penyediaan air untuk pertanian,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta ini didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi A, Suwardi dari Golkar dan Retno Sudiyanti dari Gerindra.

Rekomendasi lain, Pemerintah DIY hendaknya menyiapkan ketahanan pangan sehingga tak mengganggu suplai panga. Pemerintah juga harus memfasilitasi atau mengkonsolidasikan bantuan masyarakat maupun pihak swasta di bawah koordinasi BPBD di masing-masing kabupaten agar diketahui peta bencana kekeringan secara tepat dan ada pemerataan bantuan.

Selain itu, Komisi A DPRD DIY juga minta eksekutif mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain. Alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain mencapai 250 hektar per tahun. Kepala BPBD DIY, Biwara Yuswantoro mengatakan penanganan bencana kekeringan hingga saat ini sudah cukup baik.

Bantuan yang disalurkan dari APBD maupun dari masyarakat. Kulonprogo yang menyandang status tanggap darurat, bukan berarti mengalami dampak lebih parah ketimbang Bantul dan Gunung Kidul yang berstatus siaga darurat.

Khusus padi, yang terdampak kekeringan saat ini dialami untuk musim tanam kedua. Kepala Kelompok Data dan Informasi Stasiun Klimatologi BMKG Jogjakarta, Djoko Budiyono memperkirakan awal musim hujan untuk tahun ini di DIY sekitar awal November atau Desember.(bambang sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here