Home Berita Percakapan Golput di Medsos Terkonsentrasi di Jawa

Percakapan Golput di Medsos Terkonsentrasi di Jawa

343
0
SHARE

JOGJA, tiras.co – Laboratorium Big Data Analytics, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM mencatat percakapan golput di media sosial dan media online terkonsentrasi di Jawa. Hasil tersebut diperoleh melalui analisis percakapan di media sosial twitter dan pemberitaan di 276 media online.

Peneliti Laboratorium Big Data Analytics DPP Fisipol UGM, Arya Budi menjelaskan, analisis big data menggunakan metode application programming interface twitter dilakukan sejak 27 Januari-19 Februari 2019. “Dari pemetaan isu golput berdasarkan sebaran geografis cenderung bersifat Jawa sentris,” papar Arya Bud di Digilib Cafe Fisipol UGM, Senin (25/02/2019).

Ia menyampaikan pembicaraan golput banyak ditemukan di Jawa Barat (21.60%), DKI Jakarta (14,94%), dan Jawa Timur (14,645). Ketiga provinsi tersebut menjadi daerah dengan percakapan isu golput terbanyak dibandingkan dengan daerah lain.

Perbincangan isu golput, lanjutnya, menjadi semakin masif karena dipicu akun-akun berpengaruh dengan banyak follower. Selain itu, masifnya isu golput di media sosial terjadi karena adanya momentum politik seperti debat calon presiden pada 17 Februari 2019 lalu.

Menurutnya, dari sebanyak 2.840 percakapan tentang golput, terdapat 9,5 % percakapan yang ditujukan untuk mengkampanyekan golput. Artinya, satu dari sepuluh percakapan tentang golput adalah percakapan untuk mengkampanyekan golput. Sementara ajakan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. paling banyak ditemukan di DKI Jakarta sebanyak 20 percakapan. Diikuti Jawa Barat 17 percakapan, dan Jawa Tengah 12 percakapan. Disisi lain, terdapat akun yang dibuat khusus untuk berkampanye golput.

Peneliti DPP Fisipol UGM lainnya, Wawan Mas’udi menjelaskan, potensi golput terjadi karena sejumlah faktor, seperti adanya ketidakpuasan terhadap incumbent, tetapi oposisi dipandang tidak layak. Selain itu golput juga sebagai ekspresi protest voting dan tidak ada sistem compulsory voting.

Faktor lain, sebutnya, adalah sistem politik atau rejim dipandang tidak legitimate, memberikan suara hanya akan memberi legitimasi pada sistem yang ada. Sementara sistem yang ada tidak bisa menjamin fairness sehingga golput ini menjadi bentuk perlawanan.

Disadari, golput menjadi ancaman terhadap demokrasi. Pilihan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu akan berdampak delegitimasi demokrasi di Indonesia. */bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here