Home Berita Perbaiki Pemberian Jaminan Hidup Warga Miskin

Perbaiki Pemberian Jaminan Hidup Warga Miskin

156
0
SHARE
31EJADUP-FOTO
Huda Tri Yudiana (tiras.co/Ist)

JOGJA, tiras.co – Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana minta agar pelaksanaan pemberian jaminan hidup (jadup) bagi warga terdampak Covid-19 tahap II diperbaiki. Pemda DIY dan kabupaten/kota hendaknya berkoordinasi dan berkomunikasi lebih baik dan terus terang, agar pelaksanaan jadup tahap II lebih baik dan bisa mencapai sebanyak mungkin warga terdampak.
“Semua harus berpikir dalam kebersamaan dan menghilangkan ego sektoral antara Pemda DIY dan pemkab/ kota. Warga terdampak adalah rakyat yang harus dipikirkan bersama,” tandas Huda Tri Yudiana. J
adup tahap I dari APBD DIY disebutnya sudah hampir selesai diluncurkan dengan total anggaran yang sudah terealisasi sejumlah Rp46,3 miliar. Total keluarga yang sudah mendapatkan jadup tahap I sejumlah 115.885 KK dengan jumlah KK yang diundang 144.035 KK, atau sudah terlaksana sekitar 80 persen dari KK yang terundang untuk menerima bantuan.
Masih ada sekitar 20 persen atau 28.150 KK yang seharusnya diundang tetapi tidak hadir karena berbagai kendala. Mungkin sakit, kurang terinformasi, atau kesulitan keluar kampung dan sebagainya.
Menurut dia, kuota yang disiapkan Pemda DIY di tahap 1 sebenarnya sejumlah 169.383 KK, sehingga masih ada 25.348 KK yang belum terundang. Ini bisa karena kesalahan pendataan, dobel, atau sudah menerima bantuan dari dana desa, atau ada hal lain sehingga belum diundang.
Berdasarkan data pelaksanaan tersebut bisa dievaluasi bahwa persiapan dana untuk 169.383 KK tahap I senilai Rp67,7 miliar yang sudah berhasil direalisasikan sejumlah Rp46,3 miliar dan lainnya masih berproses. Ada sebagian anggaran yang dikembalikan ke kas daerah lagi karena dobel data dan problem lainnya.
Validitas Data Ia mengatakan,evaluasi pertama, yaitu vailiditas data dan mekanisme pemberian jadup. Data DTKS tahap 1 yang sudah di SK- kan ternyata masih ada yang dobel dengan penerima dana desa, sehingga anggaran tidak optimal bisa dicairkan. Mekanisme pemberian jadup dengan mewajibkan harus diterima oleh nama yang tertera dalam data/undangan ternyata cukup menyulitkan, sehingga ada 20 persen undangan yang tidak hadir saat pemberian bantuan.
“Semestinya bisa dibuat mekanisme lebih luwes, tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, misal diwakili kutua RT atau saudara dengan surat kuasa materai, dan sebagainya,” jelas Huda.
Evaluasi kedua, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang kurang baik. Kunjungan anggota DPRD DIY ke kabupaten/kota mencatat bahwa banyak terjadi miskomunikasi dengan Pemda DIY misalnya menyangkut besaran anggaran yang diberikan per KK, kesiapan anggaran kabupaten/kota, waktu pelaksanaan, dan berbagai hal lain yang perlu disepakati bersama secara terbuka.
Evaluasi ketiga, masih banyak warga terdampak yang belum tersentuh dan terdata sebagai penerima Hadup, sehingga perlu segera dimasukkan pendataan DTKS tahap II. bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here