Home Berita Pemilu 2019, Satlinmas Tak Boleh Melakukan Tindakan Hukum

Pemilu 2019, Satlinmas Tak Boleh Melakukan Tindakan Hukum

341
0
SHARE

JOGJA, tiras.co – Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tidak boleh melakukan tindakan hukum dalam tugas pengamanan Pemilu 2019 mendatang, melainkan bertanggungjawab menjadi juru damai.

“Karena itu Linmas harus punya ilmu ngesuhi, ngemong dan musyawarah. Kalau terjadi kerawanan Pemilu, lapor Panwas di tingkat kelurahan masing-masing,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto saat menggelar Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Hotel Gowongan Inn Yogyakarta, Rabu (27/02/2019).

Menurutnya, Satlnmas di DIY berperanan penting menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi konflik dan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pada 17 April mendatang. Karenanya diharapkan semua Linmas di DIY berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan Babinkamtibmas di bawah koordinasi Polisi dan Babinsa dibawah koordinasi TNI, serta PPS dan Panwas tingkat kelurahan.

Sebab, lanjut Eko, Linmas bertempat tinggal di lingkungan masyarakat sekitar TPS. Sehingga, mereka memiliki kemampuan dalam membaca peta politik di wilayah masing-masing tempat tinggalnya. Untuk itu diharapkan Lurah atau kepala desa memfasilitasi pertemuan dan koordinasi secara rutin kepada semua penyelenggara dan para Linmas. Ini untuk mencegah dan mendeteksi dini konflik dan potensi kerawanan yang ada saat Pemilu nanti.

Sebanyak 30.858 anggota Satlinmas telah disiapkan untuk turut andil dan berperan penting serta bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu 2019 di 11.780 TPS, 438 Kelurahan/Desa, dan 78 Kecamatan di DIY. bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here