Pembukaan Sekolah Sebaiknya Libatkan Epidemiolog

UGM. (Ist)

JOGJA, tiras.co – Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama mengungkapkan keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah perlu melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga pakar epidemiologi. Ini diperlukan untuk membantu merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil di masing-masing daerah, mulai dari asesmen kesiapan hingga manipulasi infrastruktur.
Pengambilan keputusan tidak cukup berdasarkan pada zonasi risiko Covid-19. Menurut Bayu, zonasi kurang bagus akurasinya, perlu ditambah dengan parameter lain seperti positivity rate. Positivity rate diharapkan berada di bawah angka 5%. Namun indikator ini perlu dilihat dari masing-masing daerah, bukan indikator secara nasional.
”Ini salah satunya selain jumlah yang di-tracing, juga jumlah kasus aktif, jumlah kasus baru, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, dan lainnya,” ujar Bayu.
Keputusan pemerintah membolehkan pembelajaran tatap muka pada Januari 20121 mendatang menurutnya dapat dikatakan belum tepat jika melihat data Covid-19 di Indonesia secara umum. Namun ia mengatakan untuk dapat menakar kesiapan perlu dilihat dari kondisi di setiap provinsi, kabupaten, atau kota. Pasalnya, ada daerah yang memang kasusnya dari awal sedikit dan tergolong bagus, mungkin di situ bisa dipertimbangkan.

Protokol Tambahan
Di samping protokol umum Covid-19 seperti menjaga jarak, mengenakan masker, dan mencuci tangan, Bayu memaparkan dalam konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah, perlu sejumlah protokol tambahan. Protokol ini berupa pengawasan harian kondisi murid, guru dan orang tua murid, pengaturan jam kelas menjadi lebih pendek, pengaturan posisi duduk di kelas dan ruang guru, serta bagaimana memastikan setiap kelas memiliki ventilasi yang baik.
Ia menambahkan, perlu asesmen yang lebih detil untuk pembukaan sekolah pada jenjang SD dan jenjang pendidikan di bawahnya, karena lebih sulit untuk memastikan setiap siswa dapat tetap menerapkan protokol kesehatan. Karenanya menurut Bayu perlu upaya lebih, mulai dari kesiapan guru, edukasi ke anak-anak untuk persiapan mengikuti pembelajaran tatap muka, pengawasan saat belajar, hingga pengaturan jam belajar. A
nak usia SD ke bawah yang paling susah untuk menggunakan masker. Jadi tingkat kesulitannya memang lebih tinggi dibandingkan dengan SMP dan SMA. Terkait penerapan pembelajaran tatap muka di jenjang pendidikan tinggi, masing-masing perguruan tinggi bersama pemerintah daerah setempat perlu berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap mahasiswa yang akan memasuki daerah tersebut.
Semua mahasiswa yang akan datang ke suatu daerah wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
yudhistira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here