Home Berita Panwas Desa Diminta Jemput Bola Calon Petugas PTPS

Panwas Desa Diminta Jemput Bola Calon Petugas PTPS

31
0
SHARE
Purbalingga2
SUPERVISI: Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim (rompi abu-abu) saat mendampingi Komisioner Bawaslu Jateng Gugus Risdaryanto supervisi rekrutmen PTPS di Kecamatan Kalimanah, Kamis (8/10/2020). (Tiras.co/Ist)

PURBALINGGA, tiras.co – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga harus untuk proakif dalam menjaring pelamar pengawas TPS (PTPS) pada Pilkada 2020.
Hal itu disarankan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Gugus Risdaryanto saat melakukan supervisi proses rekruitmen PTPS di Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Kamis (8/10/2020).
“Agar kuota minimal pendaftar terpenuhi, kalau perlu Panwascam dan Panwasdesa/Kelurahan turun ke wilayah untuk jemput bola,” kata pria kelahiran Banjarnegara tersebut.
Strategi ini, kata Gugus, merupakan solusi agar kuota minimal pendafar calon PTPS di masing-masing wilayah terpenuhi, yakni minimal dua pelamar di satu TPS. Dengan begitu, Pokja Pembentukan PTPS nantinya tak perlu melakukan perpanjangan waktu untuk talent hunting. Meskipun hal itu diperkenankan dalam juklak juknis pembentukan PTPS.
“Ini akan lebih efektif dan efisien. Teman-teman juga bisa memaksimalkan waktu dalam pengawasan karena saat ini bersamaan dengan masa kampanye,” ujarnya.
Gugus mengingatkan, proses penerimaan, penelitian berkas lamaran PTPS yang saat ini berlangsung harus dilakukan dengan teliti dan saksama. Dimana petugas penerima berkas lamaran PTPS wajib melakukan pengecekan apakah calon pelamar masuk dalam data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Pastikan benar, pendaftar bukan anggota parpol. Atau dia telah keluar dari keanggotaan parpol sekurang-kurangnya lima tahun saat mendaftar sebagai pengawas TPS,” ujar bapak dua orang anak ini.
Senada, Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim, mengingatkan kepada para petugas rekrutmen PTPS untuk berhati-hati dalam penelitian berkas yang disampaikan oleh pelamar.
“Jangan sampai terlewatkan. Cek kelengkapan dan keabsahan berkas yang diserahkan,” kata dia.

Suara Perempuan
Terkait pemberdayaan perempuan, Gugus Risdaryanto yang merupakan Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Jateng ini memberikan perhatian khusus. Ia meminta keterwakilan minimal 30 persen suara perempuan sesuai dengan amanat UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bisa dipenuhi.
“Kita harus memberikan ruang yang luas dan ramah kepada perempuan dalam kehidupan politik dan publik,” ujar Gugus.
Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Jateng kemarin juga didampingi oleh Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Purbalingga, Setiawati. ado/*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here