Home Berita Pabrikan Kecil Rokok Minta Pemerintah Tidak Tunduk pada Pabrikan Besar

Pabrikan Kecil Rokok Minta Pemerintah Tidak Tunduk pada Pabrikan Besar

293
0
SHARE
(Tiras.co/bambang) pembicara tampil dalam diskusi media yang dimoderatori oleh Anton Wahyu Prihartono di Bale Raos Jogjakarta.

JOGJA, tiras.co – Para pemilik pabrikan kecil dari wilayah Jogja, Jawa Tengah dan Jawa Timur menolak usulan kenaikan batas produksi SKT (sigaret kretek tangan) golongan 2. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah pabrikan yang memiliki modal besar dan merupakan salah satu pabrikan besar dunia ingin menaikkan batasan produksi sigaret kretek tangan golongan 2 yang tarif cukainya lebih murah?

“Ini jelas-jelas menguntungkan satu pabrikan besar asing saja, dan merugikan pihak lainnya,” kata Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Joko Wahyudi dalam diskusi media bertema “Kebijakan Tarif Cukai Berkeadilan Ciptakan Persaingan Industri yang Sehat” di Bale Raos Jogja, Selasa (10/9/2019).

Untuk itu, MPSI mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan cukai rokok yang berkeadilan. Ini terkait adanya usulan kenaikan batasan produksi SKT golongan 2, dari 2 miliar menjadi 3 miliar per batang yang diajukan sebuah pabrikan besar dunia beromset triliunan pada 2018.
Joko menilai, usulan kebijakan ini hanya akan menguntungkan pabrikan besar asing tersebut, dan akan menyengsarakan ratusan pabrikan kecil dan lokal serta puluhan ribu pelinting yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

“Usulan kenaikan batasan produksi SKT golongan 2 ini akan menyebabkan sekitar 11.000 pelinting yang bekerja di pabrikan SKT golongan 1 kehilangan pekerjaan. Tak hanya itu, negara juga berpotensi kehilangan penerimaan cukai sekitar Rp 1 triliun,” tutur Joko.

Hindari Kewajiban

Berdasarkan informasi, saat ini pabrikan SKT berskala besar dan asing tersebut memiliki volume produksi 1,8 miliar batang atau berada di SKT golongan 2 dengan tarif cukai Rp 180 per batang. Diperkirakan, pada 2020, volume produksi pabrikan SKT besar asing tersebut akan menembus 2 miliar batang atau masuk ke golongan 1 dengan tarif cukai tertinggi yakni Rp 290-Rp 365 per batang. Agar terhindar dari kewajiban membayar tarif cukai tertinggi di golongan 1, pabrikan besar asing tersebut mengajukan agar batasan produksi SKT golongan 2 dinaikkan dari 2 miliar menjadi 3 miliar batang.

Dengan demikian, pabrikan besar asing yang beroperasi di lebih 70 negara dapat menaikkan volume produksinya, sehingga omsetnya meroket, dengan tetap menikmati tarif cukai murah.
Menurut Joko, tanpa adanya kenaikan batasan produksi SKT golongan 2, para buruh linting telah menderita lantaran penurunan pangsa pasar SKT secara tajam dari 37 persen pada 2006 menjadi 17 persen pada 2018. Bahkan, pada 2019, sejumlah pabrikan SKT golongan 1 telah mengurangi jumlah produksinya, serta meliburkan puluhan ribu pelinting selama beberapa hari.

Ia juga menyebutkan, saat ini sekitar 75 persen pekerja linting SKT bekerja di pabrikan SKT golongan 1. Apa pun kebijakan yang merugikan pabrikan SKT golongan 1 akan memengaruhi penghidupan para buruh yang terlibat di dalamnya. Jika PHK terjadi, hal ini juga berimbas pada perputaran perekonomian daerah.
“Maka, kami berharap pemerintah tidak tunduk pada usulan pabrikan besar asing, yang hanya menyengsarakan buruh linting yang sudah terpuruk,” ujar Joko seraya menyampaikan kekhawatirannya terkait adanya tarif cukai SKT yang dekat dengan tarif cukai rokok yang diproduksi mesin. Juga dicontohkan, tarif cukai SKT golongan 1A sebesar Rp 365/batang, sedangkan tarif cukai rokok putih mesin itu ada yang Rp. 370/batang, bahkan ada yang Rp. 355/batang.
Menurutnya, ini menjadikan posisi SKT tertekan juga. Pasalnya, konsumen akan cenderung memilih rokok yang dibuat mesin jika harganya tidak beda jauh dengan SKT. Harga rokok, sambung Joko, sangat dipengaruhi besaran tarif cukainya. “Kami menyarankan pemerintah untuk menjauhkan tarif cukai rokok yang diproduksi mesin dari rokok yang diproduksi tangan,” katanya.

Sementara Pemilik MPS di Kabupaten Bantul, Suluh Budiarto Rahardjo menambahkan, saat ini tenaga kerja yang terserap di wilayah Provinsi DI Jogjakarta sebanyak hampir 4.000 orang yang tersebar di empat MPS. Mereka itu pahlawan dan penopang bagi keluarganya. “Maka, kami sangat berharap pemerintah dapat memberlakukan aturan yang adil dengan tidak mengabulkan usulan batasan produksi SKT golongan 2,” kata Budi. Sedangkan Pemilik MPS Kramat, Tegal Jawa Tengah, Junaidi Dahlan menyatakan, dukungan dari pemda sangat diperlukan karena kebijakan ini menyangkut nasib ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok di segmen SKT.

“Maka, diharapkan pemda mendukung langkah kami dalam melindungi keberlangsungan usaha ke depan, sekaligus memberikan pandangan kepada pemerintah mengenai dampak ekonomi sosial yang terjadi apabila rencana kenaikan batasan produksi dilakukan,” kata Junaidi seraya menyebutkan, saat ini jumlah tenaga kerja pelinting di Jawa Tengah tercatat sekitar 15.000 orang yang tersebar di 12 MPS.

Melihat kondisi tersebut, MPSI meminta pemerintah untuk mempertahankan batasan produksi segmen SKT di golongan 2 tetap 2 miliar batang per tahun. Ini demi mencegah PHK terhadap 11.000 pelinting yang bekerja di pabrikan SKT golongan 1, serta menyelamatkan potensi penerimaan negara sebesar hampir Rp 1 triliun.
Selain itu memperlebar jarak tarif cukai untuk segmen SKT dan rokok mesin SKM / SPM. Juga, menggabungkan batasan produksi rokok mesin SPM dan SKM agar produk-produk rokok mesin tersebut tidak bersaing langsung dengan rokok tangan SKT. (bambang sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here