Home Berita Opini : Mendorong Ekonomi Produktif di Tengah Wabah

Opini : Mendorong Ekonomi Produktif di Tengah Wabah

131
0
SHARE
Dwi Wahyu /SM/ ist

Oleh: RB Dwi Wahyu B SPd MSi

PENYEBARAN Covid-19 di Indonesia semakin masif. Jumlah pasien yang terinfeksi wabah tersebut sudah ribuan orang. Situasi ini semakin berat, ketika aktivitas ekonomi tidak berkembang karena mayoritas masyarakat kini bekerja, sekolah, beribadah, dan melakukan segala sesuatunya di rumah.

Sejumlah perusahaan mulai merugi. Mau tak mau, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan yang tak terelakkan bagi sejumlah perusahaan. Di DIY ribuan pekerja dirumahkan. Ini belum terhitung pekerja sektor informal tentunya yang jumlahnya bisa ribuan juga.

Upaya pemerintah pusat menghentikan penyebaran virus dengan berencana memberikan jaringan pengaman sosial kepada para pekerja yang terdampak Covid-19, salah satunya dengan optimalisasi kartu pra-kerja, di luar model-model bantuan lainnya seperti PKH, Kartu Sembako, dan lain sebaginya.

Harapannya, agar kampaye untuk terus berdiam diri di rumah lebih efektif. Pertanyaannya, ketika proyeksi ekonomi pertumbuhan global diperkirakan turun -2,2% s/d -1,1%, apakah model bantuan (carety) menjadi instrument paling efektif?

Kiranya benar, jika dalam konteks gawat darurat, kebutuhan pokok terasa lebih penting dibandingkan stimulus pemberdayaan ekonomi, mengingat kompleksitas varian penduduk yang rentan. Di DIY ada masyarakat miskin, lansia dan penyandang disabilitas yang jelas membutuhkan program yang bersifat preventif.

Belum lagi keberadaan UMK yang menyerap begitu banyak tenaga kerja. Per tahun 2016 saja, sekitar 79% dari tenaga kerja DIY berasal dari UKM yang juga mengambil alih sekitar 98,4% dari seluruh jumlah perusahaan. Munculnya Covid-19 jelas membuat ketahanan ekonomi sektor ini porak poranda dan terancam gulung tikar.

Intensif Pemberdayaan

Terlepas dari fakta tersebut, intensif pemberdayaan ekonomi juga penting untuk didorong. Pada konteks ini, peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi lapangan.

Harusnya tidak terjebak pada berbagai macam model bantuan langsung yang sebenarnya kurang menjawab persolan. Ketika persoalannya menumpuknya hasil perikanan, peternakan atau komuditas pertanian lain yang tidak bisa diserap pasar, apakah mekanisme pemberian bantuan adalah solusinya?

Artinya, intervensi pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi sebaiknya tetap diberikan untuk menjaga UKM dan tenaga kerjanya, termasuk mengamankan ekosistem ekonomi produktif di masyarakat.

Intervensi diberikan sebagai fasilitasi kemandirian ekonomi kepada masyarakat dengan tetap membuat mereka bekerja, khususnya masyarakat kecil, sehingga stok ikan, unggas, komuditas pertanian dan lain sebagainya dapat diserap pasar secara optimal.

Caranya dengan apa? Pemerintah daerah harus berani membeli produk rakyat untuk kemudian didistribusikan secara proporsional melalui aktivitas operasi pasar murah, sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan, atau bermitra dengan UKM dalam proses pengolahan produk misalnya olahan ikan untuk kemudian juga dipasarkan oleh mereka.

Jangan lupa, peluang teknologi juga perlu dimaksimalkan dalam jaringan ekonomi warga. Bagaimana peternak ikan atau unggas, juga mampu menjualkan produk mereka secara on-line.

Bagaimana, penggiat UKM mengkonversi produk secara kreatif, sehingga bisa mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan untuk juga dipasarkan secara online, termasuk adaptasi usahanya dengan membuatkan APD atau masker untuk menunjang pencegahan penyebaran Covid-19.

Di sinilah, tugas pemerintah daerah yang sesungguhnya, yaitu memfasilitasi proses tersebut, agar aktivitas ekonomi warga berjalan. Orientasi program pun justru harus disesuaikan. Optimalisasi program ekonomi digital mulai fasilitasi tutorial digital untuk konversi produk, penguatan engine transaksi, mendorong desimisasi promosi online, hingga kemudahan pelayanan pembayaran (payment), justru harusnya menjadi pilihan program yang relevan untuk menghadapi pandemi. Panjang umur perjuangan, merdeka!

– Penulis Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY dan Pimpinan Komisi B DPRD DIY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here