Berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati selama periode 2016-2021 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 maka LKPJ Tahun Anggaran 2020 kami sampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna hari ini, Senin 15 Februari 2021.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah. Materi LKPJ berupa informasi capaian pelaksanaan kebijakan strategis, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, RKPD tahun 2020 dan APBD tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut pada kesempatan ini kami menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPJ) tahun 2020. LKPJ yang kami sampaikan kepada para anggota DPRD terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu:
• Buku I Laporan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
• Buku II Laporan Pengukuran Kinerja Keluaran Penyelenggaraan Pemerintahan
• Buku III Data Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016 – 2020
Tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah: “Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya “. Tema tersebut dituangkan dalam 8 prioritas pembangunan daerah, dan 15 sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh 48 Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran Rp2,9 trilyun dan terealisasi Rp2,63 trilyun atau 90,68%. Pandemi Covid-19 berdampak pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020, refocusing anggaran dilakukan untuk mengatasi pandemi sehingga perlu dilakukan penyesuaian prioritas, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja daerah.
Pemerintah Kabupaten Sleman didukung oleh 8.288 ASN terdiri dari pria 3.024 ASN atau 36,48%, dan wanita 5.264 ASN atau 63,51%. Tingkat pendidikan tinggi sejumlah 6.715 ASN atau 81,02%, SLTA sejumlah 1.387 ASN atau 16,74%, dan SLTP dan SD sejumlah 186 ASN atau 2,24% . Kelompok usia ASN terbanyak pada usia 51-55 tahun atau 28,4%, dan usia 41-50 tahun atau 26,5%.
Laju pertumbuhan penduduk, pada tahun 2020 sebesar 0,67% lebih baik dari tahun 2019 sebesar 1,09%, sedangkan jumlah KK naik 1.853 KK atau 2,94% dari 366.360 KK pada tahun 2019 menjadi 368.213 KK pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata jumlah angora keluarga dalam setiap keluarga sebanyak 2,94 jiwa per keluarga pada tahun 2020. Total jumlah penduduk Kabupaten Sleman diakhir tahun 2020 sebesar 1.082.754 jiwa.
Bersama ini kami sampaikan realisasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 sebagai berikut:

Misi kesatu:
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kinerja peningkatan tatakelola pemerintahan tahun 2020 ditunjukkan dengan kinerja sebagai berikut:
• Mempertahankan Predikat A selama dua tahun berturut-turut dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 81,99;
• Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke – 9 (sembilan) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019;

• Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dengan kategori “sangat tinggi” nilai 3,514.
• Penghargaan Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik di Indonesia.
• Terlaksananya pembangunan gedung DPRD dan Kantor Bupati Sleman guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat senilai Rp.133 Milyar.
Pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan daerah, dari aspek penerimaan PAD tahun 2020 terealisasi Rp788,247 milyar atau turun Rp183,803 milyar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp972,049 milyar. Namun bila dilihat dari aspek perencanaan presentase realisasi pendapatan asli mencapai 29,79%, dari target 27,25% atau berkinerja 109,28%. Berikut grafik realisasi PAD:

Sumber: BKAD
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 mencapai nilai 82,37 dari target nilai 81,39. Walaupun di masa pandemi kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2020 meningkat 0,59 dibanding tahun 2019 sebesar 81,78. Sedangkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator kinerja cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan akta kematian mencapai 100%, cakupan penerbitan KTP elektronik sebesar 99,98%, dan cakupan penerbitan akta kelahiran mencapai 97,62%. Pelayanan adminduk dimasa pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan inovasi-inovasi pelayanan secara daring.
Misi kedua :
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
Capaian Kinerja tahun 2020 pada urusan pemerintahan bidang pendidikan di beberapa indikator terjadi penurunan bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2019, sejak pandemi Covid-19 kegiatan belajar mengajar menggunakan metode Belajar Dari Rumah (BDR). Capaian kinerja bidang pendidikan sebagai berikut:
• Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tercapai 96,88% atau turun 2,95% dibandingkan tahun 2019 mencapai 99,83%;
• APK SD/MI tercapai 100,41% naik 0,37% dibandingkan tahun 2019 sebesar 100,04%;
• APK SMP/MTs tercapai 101,69% turun 6,23% dibanding tahun 2019 sebesar 107,92%;
Capaian kinerja APK SD/MI dan SMP/MTs bila dibandingkan dengan kinerja 2 tahun lalu terjadi penurunan 16% dan 6% karena adanya kebijakan zonasi, sehingga persentase jumlah peserta didik dengan jumlah penduduk hampir seimbang.
• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tercapai 95,85% atau meningkat 1,68% dari kinerja tahun 2019 sebesar 94,17%;
• APM SMP/MTs tercapai 84,51% turun 2,39% dibanding tahun 2019 mencapai 86,9%;
• Rata-rata lama sekolah 10,91 tahun naik 0,25 dibandingkan tahun 2019 10,66 tahun
• Harapan Lama Sekolah 16,73 tahun naik 0,02 dibandingkan tahun 2019 16,71 tahun.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 terjadi penurunan pada beberapa indikator kinerja karena diawal pandemi masyarakat takut untuk mengakses pelayanan kesehatan, dan hanya mengakses pelayanan saat terjadi kegawatdaruratan. Namun hal tersebut tidak berdampak pada capaian kinerja usia harapan hidup yang terealisasi 74,81 tahun atau meningkat 0,04 tahun dari tahun 2019 sebesar 74,77 tahun.
Kinerja urusan kesehatan tercermin dari:
• Jumlah kematian ibu tahun 2020 dan 2019 sama yaitu sebanyak 8 kasus, namun angka kematian ibu tahun 2020 naik menjadi 62,16 per 100.000 kelahiran hidup dari 12.871 kelahiran hidup, dibandingkan tahun 2019 sebesar 59,43 dari 13.462 kelahiran hidup.
• Angka kematian Bayi Tahun 2020 naik 0,34 menjadi 4,43 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,09. Jumlah kematian Bayi pada Tahun 2019 sebanyak 55 kasus dari 13.462 kelahiran hidup, sedangkan Jumlah kematian Bayi Tahun 2020 sebanyak 57 kasus dari 12.871 kelahiran hidup.
Hasil audit maternal perinatal menyatakan bahwa diagnosis penyebab kematian Ibu dan bayi dipengaruhi beberapa hal diantaranya: pandemi Covid-19 berakibat pada Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) tidak berjalan optimal, penutupan akses kesehatan diawal pandemi, penerapan tata laksana antenatal care terpadu kurang diterapkan karena ketakutan ibu hamil mengakses Rumah Sakit di masa pandemi Covid-19.
• Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan turun menjadi 88,74% dari 90,49% di tahun 2019 disebabkan kebijakan kementerian sosial menon-aktifkan kepesertaan PBI APBN, dan adanya kenaikan premi;
• Cakupan Status Balita Gizi Buruk meningkat 0,03% dari 0,51% di tahun 2019 menjadi 0,54% di tahun 2020, hal ini disebabkan pemantauan pertumbuhan yang kurang optimal di posyandu selama masa pandemik covid sehingga permasalahan gizi yang terjadi pada balita tidak dapat dideteksi secara dini. Hasil partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan balita menurun dari tahun sebelumnya sebesar 80,47% menjadi 63,36% di tahun 2020.
• Kasus DBD pada tahun 2020 sebanyak 810 kasus dengan kematian 1 orang;
• Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terealisasi 77,9% dari target 70%, dan cakupan desa Stop Buang Air Besar Sembarangan sebesar 100%.
• Prevalensi Stunting 7,24% turun 1,14% dari tahun 2019 sebesar 8,38% penurunan sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting.
Misi ketiga :
Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
Hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada hari ini, BPS belum mempublikasikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman, sedangkan indeks gini Kabupaten Sleman sebesar 0,417 artinya ketimpangan pendapatan dalam kriteria moderat.
Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi dan mulai beraktivitas dengan penerapan protokol kesehatan di pertengahan tahun, dampaknya kunjungan wisatawan sejumlah 4,25 juta turun 6,1 juta orang atau minus 59,04% dibandingkan tahun 2019 mencapai kunjungan wisatawan sebanyak 10,4 juta.
Nilai ekspor Kabupaten Sleman tahun 2020 sebesar US$ 50,333 juta naik US$ 8,164 juta dari tahun 2019 sebesar US$ 42,169 juta. Naiknya nilai ekspor disebabkan adanya peningkatan ekspor tahun 2019 yang penyelesaian kontraknya berlanjut sampat triwulan I Tahun 2020. Pada semester 2 peningkatan ekspor disebabkan kondisi perdagangan antar negara membaik pasca pandemi covid 19 dan adanya perusahaan ekspor yang melakukan perluasan usaha.
Pada tahun 2020 nilai produksi industri menjadi minus 34% bila dibandingkan dengan nilai produksi tahun 2020 sebesar Rp2,458 trilyun dengan tahun 2019 sebesar Rp3,735 trilyun. Pertumbuhan nilai investasi turun menjadi 6,17% dibanding tahun 2019 sebesar 12,83%. Nilai investasi PMDN 7,85% turun 8,1% dibandingkan tahun 2019 sebesar 15,95%.
Melambatnya perekonomian selama masa pandemi berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya angka pengangguran. Di tahun 2020 tingkat pengangguran mencapai 6,59% meningkat 2,9% dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,69%, hal ini disebabkan pekerja sektor formal dan informal banyak yang kehilangan pekerjaannya karena pembatasan atau penghentian operasional usaha sebagai dampak pandemi Covid-19.
Nilai tukar petani tahun 2020 sebesar 112,53% turun 6,49% dibandingkan tahun 2019 sebesar 119,02%, dan persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan terealiasi minus 0,03% dari target 3,26%.
Capaian kinerja meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian didukung oleh:
• Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas terealisasi 85,73% dari target 78,18% dengan capaian pasar kondisi baik sebanyak 37 pasar dari total 43 pasar dan sarana usaha milik pemda, 3 objek wisata dalam kondisi baik, dan 26 embung dalam kondisi baik dari 26 embung, irigasi dalam kondisi baik seluas 9,1 ha dari luas daerah irigasi 16 ha.
• Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai tercapai 82,61% dan 59,51% dari target 82,18% dan 59%, hal ini ditandai dengan jalan dalam kondisi baik mencapai 65,80%, sedang mencapai 22,28%, rusak ringan 5,46%, sisanya rusak berat 6,45%.
Pada tahun 2020 persentase KK miskin menjadi 8,79% atau naik 0,71% dibandingkan tahun 2019 sebesar 8,08%, sedangkan jumlah penduduk miskin sebesar 8,12% atau meningkat 0,21% dari 7,91 pada tahun 2019. Kenaikan tersebut sebagai dampak pandemi Covid-19, namun pemerintah kabupaten sleman tetap melaksanakan upaya penurunan angka kemiskinan dengan menyalurkan bantuan pangan kepada 76.466 keluarga penerima manfaat, 43.036 PKH, bantuan sosial kepada 3.422 pemohon.
Misi keempat:
Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan
Kinerja pengelolaan lingkungan hidup diukur melalui Indeks Kualitas Air sebesar 41,33, Indeks Kualitas Udara sebesar 86,66, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 34,71. Dari ketiga indeks dihasilkan Indek Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 52,28 dengan predikat kurang baik. Nilai IKTL dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 2016 s/d 2020) terus mengalami peningkatan, dengan penambahan taman/ruang terbuka hijau belum sebanding dengan luas yang harus disediakan untuk mencapai kategori cukup baik.
Pembangunan penyediaan jaringan air bersih untuk desa yang terdampak kekeringan antara lain Desa Gayamharjo, Wukirharjo, dan Sumberharjo, dan rehabilitasi wilayah perpipaan di wilayah lain melalui program pengembangan distribusi air minum dan program pembangunan sapras air bersih perdesaan sebesar Rp12,6 milyar.
Upaya meningkatkan kualitas kenyamanan masyarakat dalam penanggulangan bencana terwujud dalam kinerja standar pelayanan minimal yang mencapai 100% melalui: layanan informasi bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan rawan bencana, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan sasaran indikator kinerja dengan capaian desa tangguh bencana terealisasi 62 desa dan 72 satuan pendidikan tangguh bencana atau meningkat dari 55 desa dan 68 satuan pendidikan tangguh bencana di tahun 2019.
Dalam penanganan dan antisipasi letusan Gunung Merapi, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberikan layanan evakuasi dan penyelamatan korban erupsi Merapi sejak tanggal 5 November 2020 ketika BPPTKG merekomendasikan mengungsikan penduduk di daerah yang berpotensi terlanda awan panas. Sampai dengan Desember 2020 layanan pengungsian berupa dapur umum, perlengkapan barak pengungsian, layanan kesehatan, layanan ibu dan anak, dan jalur evakuasi, telah melayani 263 orang pengungsi dan mengungsikan ternak yang mereka miliki sejumlah 62 ekor. Selain upaya tersebut diatas, persiapan 12 barak pengungsian yang lain juga dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi perluasan wilayah bahaya erupsi Gunung Api Merapi. Dukungan anggaran untuk tanggap darurat merapi bersumber dari belanja tidak terduga terealisasi Rp9,035 milyar.

Misi kelima:
Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional
Sasaran kinerja pada misi ini adalah Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dengan indikator persentase pelestarian warisan budaya, realisasi kinerjanya 36,25% atau naik 2,5% dibanding tahun 2019 sebesar 33,75%. Dalam masa pandemi upaya pelestarian budaya tetap dilakukan dengan beberapa inovasi diantaranya KADANG online (Karuh Budaya Dalam Tembang). Inovasi ini ditujukan untuk Pelayanan Publikasi Informasi dan Atraksi Pentas Seni/ Budaya yang terpadu secara daring melalui media youtube.
Tahun 2020 tercatat tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Sleman. Berdasarkan pemantauan selama tahun 2020, situasi berlangsung aman dan kondusif. Situasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pemilihan Lurah Serentak dengan metode e-voting dipenghujung tahun 2020 tetap kondusif dalam suasana pandemi Covid-19. Hal tersebut tidak lepas dari upaya preventif Forkopimda bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan-kegiatan sarasehan kerukunan, sosialisasi/penyuluhan, dan koordinasi.
Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 sebesar 76%, mengalami peningkatan dibanding Pilkada 2015 yang hanya sebesar 73%. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilihan lurah sebesar 73,39%.
Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2020 di Kabupaten Sleman terlihat dari Indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencapai 83,84 dengan status “sangat tinggi”. Hal ini menandakan kualitas pembangunan manusia di kabupaten Sleman semakin membaik, yang ditandai dengan meningkatnya indikator komposit IPM yaitu dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan, walaupun pada dimensi standar kehidupan yang layak menurun.
Kita bersama telah melewati tahun 2020 berdampingan dengan wabah Covid-19, pergeseran fokus pembangunan dilakukan untuk mengintensifkan penanggulangan wabah Covid-19, mulai dari upaya preventif sampai dengan penanganan pasien Covid-19. Kasus Covid-19 di Kabupaten Sleman sampai akhir Desember 2020 terkonfirmasi sebanyak 5.063 orang, pasien sembuh 3.979 Orang, meninggal terkonfirmasi 92 orang, dan telah dilakukan screening pada 41.413 orang.
Sejak diumumkan pertama kali kasus Covid-19 oleh WHO dan Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menindaklanjuti dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang bersinergi dengan semua pihak dan masyarakat dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Aspek penanganan yang dilaksanakan meliputi:
• Bidang kesehatan
Kegiatan yang dilakukan antara lain: penetapan zona epidemiologi, pelayanan tracing dan testing oleh puskesmas dan RSUD, pelayanan treatment Covid-19 bergejala oleh Dinas Kesehatan, RSUD Prambanan, RSUD Sleman, RS rujukan dan non rujukan, dan pelayanan treatmen asimtomatik di fasilitas pelayanan kesehatan asrama haji dan rusunawa gemawang, serta kegiatan relawan yang dipusatkan pada Covid-19 posko dekomtaminasi Covid-19, pemulasaraan jenazah, dan kremasi. Dukungan anggaran untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan sejumlah Rp59,357 milyar.
Penentuan zona epidemiologi dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Zonasi selalu diperbarui secara berkala, karena bersifat dinamis. Puncak status epidimiologi pada November 2020 dimana semua kapanewon masuk zona merah. Covid-19 menuntut kita untuk melakukan perubahan perilaku menuju adaptasi kebiasaan baru antara lain meningkatnya peran telekomunikasi dan informatika melalui fasilitasi pertemuan secara daring untuk melakukan koordinasi, pengambilan keputusan, dan pembelajaran jarak jauh. Dalam rangka membiasakan perubahan perilaku dilakukan penegakan disiplin melalui kegiatan persuasi pembagian masker, dan sosialisasi “Cita Mas Jajar” atau cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak kepada seluruh lapisan masyarakat.

• Bidang ekonomi
Dalam rangka penanganan dampak ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan beberapa strategi pinjaman lunak, pembebasan pajak/retribusi dan berbagai pelatihan. Pada periode berikutnya dilanjutkan dengan berbagai simulasi menuju adaptasi kebiasaan baru, terutama pada kawasan pariwisata dengan tetap menyesuaikan zonasi epidemiologi. Pembatasan jam operasional pada kegiatan ekonomi merubah sistem belanja off line menjadi on line sebagai alternatif transaksi.
Dukungan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terealisasi sejumlah Rp54,775 milyar dimana sebesar Rp48,785 milyar disalurkan melalui penguatan modal masyarakat, hibah sebesar Rp151 milyar, dan hibah khusus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pelaku sektor pariwisata untuk hotel dan restoran sebesar Rp27 milyar, dan untuk kelompok masyarakat pengelola destinasi wisata sebesar Rp17,417 milyar.
• Bidang sosial kemasyarakatan
Kegiatan di dominasi bantuan sosial melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang terbagi atas JPS Reguler dan JPS Penanganan Covid-19, penyaluran jatah hidup bagi warga yang melakukan isolasi mandiri, biaya rawat jalan/inap, dan untuk bansos Covid-19 baik Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat, pemerintah DIY, dan pemkab sleman, serta Bantuan Sosial Beras (BSB). Dukungan anggaran untuk bantuan sosial terealisasi sebesar 53,395 milyar dan bansos khusus untuk terdampak Covid-19 sebesar 32 milyar.
Bantuan sosial juga disalurkan melalui Dana Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sasaran penerima adalah keluarga miskin yang belum terdapat dalam data base penerima bantuan PKH, BPNT, BST, bantuan sejenis lainnya sejumlah Rp.29,29 milyar.
Capaian kinerja tahun 2020 dan penanganan Covid-19 serta antisipasi terhadap status gunung merapi dapat terlaksana dengan baik dengan menggerakkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sleman, serta komitmen bersama dalam membangun Sleman, khususnya untuk bersama keluar dan bangkit menghadapi Covid-19.
Capaian kinerja tahun 2020 tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya dengan adanya pandemi Covid-19 namun penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik berkat dukungan dan peran serta legislatif, eksekutif, instansi vertikal dan masyarakat. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan. Diakhir masa jabatan ini izinkan kami untuk berpamitan kepada seluruh masyarakat kabupaten sleman dan mohon maaf apabila dalam kepemimpinan kami terdapat kekurangan.
Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terhadap setiap upaya kita dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Sleman.

Sleman, 15 Februari 2021

BUPATI SLEMAN,
Ttd
SRI PURNOMO

(*/ambardi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here