Home Berita KPK Tegaskan Perlu Penguatan Pengawasan Dana Desa

KPK Tegaskan Perlu Penguatan Pengawasan Dana Desa

354
0
SHARE

JOGJA, tiras.co – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan rawannya pengelolaan dana desa, karena itu perlunya penguatan dan pengawasan pengelolaan dana dari kucuran pemerintah sebesar Rp 1 miliar per tahun tersebut.

“Masyarakat sendiri yang harus mengawasi dana desa. Kalau tidak ada pengawasan, dana desa hanya akan digunakan untuk pembangunan gapura saja,” kata Marwata dalam seminar nasional “Korupsi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa” di Gedung Pascasarjana Kampus UMY Terpadu, Jumat (23/11/2018). Acara diselenggarakan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY, dihadiri Dekan Fisipol setempat Dr Titin Purwaningsih, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Dr Muchamad Zaenuri, perwakilan dari desa mitra, dan para mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMY.

Ia memperkirakan 50 persen lebih, dana desa tidak ada yang mengawasi pengelolaannya. “Itu rawan karena dana desa tidak beda jauh dengan Bansos yang juga banyak disalahgunakan,” sebutnya.

Menurut Marwata, banyak pihak yang ingin menyalahgunakan dana desa, baik yang terorganisir atau tidak terorganisir. Ini karena pelaksanaan dan pengawasan yang belum memadai.

Sebelumnya disampaikan, tindak korupsi di Indonesia belum banyak berubah. Buktinya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukannya terhadap pejabat dan anggota DPR/DPRD semakin banyak. “KPK tidak akan berhenti menindak anggota DPR dan DPRD serta pejabat pemerintah yang korupsi itu,” tekadnya.

Ia juga ingatkan untuk menghindari dinasti politik. Karena itu, jangan pilih calon bupati dari politik dinasti. bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here