Home Berita Kendaraan ODOL Termasuk Kategori Kejahatan

Kendaraan ODOL Termasuk Kategori Kejahatan

120
0
SHARE
Arman Achdiat. (tiras.co / ist)

SEMARANG, tiras.co – Polisi berwenang menindak kendaraan yang masuk kategori ODOL (Over Dimension Over Load). Penindakan pelanggaran ODOL bisa dilakukan secara aktif dengan Pemeriksaan Acara Singkat (PAS) karena pemakaian kendaraan ODOL termasuk kategori kejahatan.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arman Achdiat menegaskan itu dalam Forum Group Discussion (FGD) Korlantas Polri di Semarang. Dalam forum itu secara spesifik membahas “Penyebab Laka Lantas Ojol dan ODOL” dalam rangka Traffic Accident Research Center (TARC) di wilayah Polda Jateng.

Acara diikuti Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah 10 Jateng-DIY, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIY, Kepala PT Jasa Marga Jateng, Kepala Jasa Marga Jateng dan pengurus Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Jateng. Dalam kesempatan tersebut diisi paparan dari Ketua Tim Peneliti Korlantas Polri Kombes M Rudi Syafrudin SIK SH, dan pakar transportasi Undip Dr Bagus Hario Setiadji ST MT.

Masuknya pelanggaran ODOL sebagai kejahatan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, yakni Pasal 316 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di situ menyebutkan pelanggaran atas pasal 273, 275 ayat (2), Pasal 277, kemudian Pasal 310 sampai 312. Di pasal 277 jelas ada uji tipe yang jika dilanggar bisa dipidana maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kendaraan kategori ODOL dari tahun 2018 jumlahnya hanya 4 peristiwa naik menjadi 6 kejadian di tahun 2019. Di sisi lain, jumlah pelanggaran ODOL turun dari 4.914 ke 4.735 pelanggaran. Selain ODOL, juga ada tren kenaikan laka lantas yang melibatkan ojek online sebesar 79%. Kedua fenomena itu harus dicermati.

Kendala Penindakan

Arman menjelaskan muatan berlebih (overloading) dan pembesaran dimensi (over dimension) secara teknis memang membahayakan. Penyimpangan itu dipastikan tidak bisa diakomodasi geometrik jalan di Indonesia, menyulitkan manuver atau olah gerak kendaraan, menyebabkan kendaraan menjadi kurang stabil dan sulit dikendalikan, serta membutuhkan jarak pengereman (deselerasi) yang lebih panjang. Muatan berlebih dan perbuatan memperbesar dimensi kendaraan lebih banyak menyebabkan kerugian bagi semua pihak.

Ia mengakui adanya kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan berlebih dan pembesaran dimensi karena angkutan barang menjadi mata pencaharian banyak orang dan penggerak perekonomian. Ketentuan dan sanksi juga belum tegas. Di sisi lain kemampuan operasional penegakan hukum juga belum memadai. Karena itu, dia mengajak memaksimalkan koordinasi antarinstansi untuk mengatasi hal ini.(bambang sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here