Home Berita Kemendagri dan KPK Sisir APBD

Kemendagri dan KPK Sisir APBD

235
0
SHARE
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat pertemuan dengan KPK. (tiras.co/Puspen Kemendagri)

JAKARTA, tiras.co – Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerja sama dalam bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kali ini, Kemendagri menggandeng KPK untuk menyisir penggunaan APBD di Pemerintah Daerah khusunya melakukan pengawasan dan pencegahan atas penyimpangan dana pusat yang ditransfer ke daerah.

”Ini kami lakukan dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah. Kami tahu bahwa tahun depan sekitar Rp 800-an triliun anggaran yang akan ditansfer ke daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan jangan sampai terjadi penyimpangan,” tandas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jakarta.

Ia menjabarkan masukan-masukan yang diterima dari KPK terkait pengelolaan anggaran di Pemda dengan harapan ke depan pengelolaan anggaran menjadi terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya banyak masukan dari KPK dalam pembinaan dan pengawasan, ada delapan elemen yang diintervensi atau diawasi mulai dari perencanaan, dana desa, manajemen aset dan hal-hal lainnya. Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri terutama berkaitan program tahun 2020.

Sinkronisasi

Tito menegaskan, pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah untuk menyinkronkan dan mengawasi agar tak ada penyimpangan anggaran. Tak hanya itu, sinkronisasi juga untuk mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah dengan Program Prioritas Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan hal yang sama, terutama terkait fokus program prioritas Presiden dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri yang memegang kendali pembinaan Pemerintah Daerah.

”Kami akan koordinasi dengan Mendagri, terutama supaya daerah-daerah juga bisa menjabarkan visi dan misi Presiden. Harus ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama,” imbuh Alexander.

Kerja sama Kemendagri dan KPK telah terjalin cukup lama. Fokus kerja sama Mendagri Tito Karnavian terkait dengan sinkronisasi program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan program Pemerintah Daerah, realisasi penyerapan anggaran, hingga program tepat sasaran untuk masyarakat.(yudhistira)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here