Home Berita Implementasi Kebijakan Sosial Bukan Hanya Blusukan

Implementasi Kebijakan Sosial Bukan Hanya Blusukan

24
0
SHARE
Aksi Risma blusukan mengawali tugasnya sebagai Menteri Sosial.(Foto: ist)

JOGJA, tiras.co – Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke sejumlah titik di Jakarta mendapat sorotan publik. Pakar Politik Pemerintahan UGM, Dr Wawan Mas’udi menilai aksi blusukan bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh seorang menteri.

”Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri tidak tepat,” ujarnya menanggapi aksi Mensos.

Ia mengungkapkan persoalan sosial di Indonesia sangat banyak dan beragam mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan. Semestinya, berbagai persoalan di lapangan seperti mengurusi tuna wisma, gelandangan, membantu masyarakat yang memiliki persoalan terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan lainya menjadi tugas pemerintah yang berada di level bawah.

Penyelesaian dan cara untuk menangani masalah gelandangan, tuna wisma dan lainnya untuk memberikan bantuan langsung itu tugas dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Tugas menteri memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

Bentuk Sindiran

Wawan mengatakan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma bisa jadi karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi walikota Surabaya. Ia memang kerap melakukan blusukan untuk langsung menangani persoalan dilapangan.

”Sebagai menteri sekali waktu blusukan bolehlah, tapi harus jelas tujuannya misal memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak,” tandas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM tersebut.

Menurut Wawan persoalan sosial terkait gelandangan bukan hanya menjadi persoalan Jakarta tetapi di setiap daerah. Karena itu jika aksi blusukan akan menjadi pola kepemimpinan Mensos, seyaogianya blusukan ke seluruh wilayah. Disisi lain, ia menyebut aksi blusukan Risma secara politik sebagai bentuk sindiran dari menteri atau pemerintah pusat terhadap daerah, dalam hal ini DKI Jakarta.(yudhistira)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here