Home Berita Hati-Hati Keluarkan Kebijakan Eks ISIS

Hati-Hati Keluarkan Kebijakan Eks ISIS

244
0
SHARE
Bonar Tigor Naipospos. (tiras.co/ist)

JOGJA, tiras.co – Pemerintah Indonesia harus segera mengambil sikap terkait eks anggota dan simpatisan (sebagian pihak ada yang menyebut eks WNI-Red) ISIS. Perlu menyusun rencana kontingensi (contingency plan) dan strategi yang menyeluruh mengenai keberadaan mereka. Prinsip kehati-hatian sangat penting agar tidak salah mengeluarkan kebijakan.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menegaskan hal itu menanggapi kabar orang Indonesia yang pernah ikut ISIS yang ingin pulang. Polemik terjadi karena ada yang menolak, khawatir terjadi sesuatu dan ada yang menerima dengan dalih kemanusiaan.

Menurutnya, opini publik yang mainstream di media sosial cenderung khawatir, bahkan menolak pemulangan warga Indonesia yang pernah bergabung ISIS terkait dengan potensi ancaman radikalisme bahkan idelogi ekstremisme kekerasan (violent extremism) yang akan ditularkan ke dalam negeri.

”Sedangkan pemerintah belum satu sikap. Menteri Agama cenderung menginginkan pemulangan, sementara Menkopolhukkam dan Presiden sejauh ini cenderung menahan diri dan buying time dalam isu tersebut,” ujar Bonar.

Karena itu Setara Institute mendesak Pemerintah Indonesia untuk merancang dan mengambil kebijakan komprehensif yang presisi sehubungan dengan keberadaan sejumlah anggota dan simpatisan ISIS asal Indonesia yang berada di kamp tahanan di Suriah di bawah otoritas Kurdi.

Sangat Beralasan

Bonar menilai kekhawatiran publik di dalam negeri sangat beralasan. Prinsip kehati-hatian memang diperlukan sebab menyangkut keamanan nasional. Ketergesa-gesaan dalam masalah ini jelas merupakan pendekatan yang tidak tepat. Apalagi disinyalir beberapa di antara mereka adalah ekskombatan yang pernah bertempur sebagai tantara ISIS dan secara ideologis berwatak keras.

Setara Institute mengusulkan agar Indonesia memprakarsai dan menggalang kesepakatan internasional tentang nasib eks anggota, kombatan, dan simpatisan ISIS. Kerja sama internasional dibutuhkan karena ISIS dan ekstremisme-kekerasan serupa ISIS merupakan ancaman global. Apalagi di tingkat domestik, begitu banyak negara, tak terkecuali Indonesia, menghadapi ancaman kelompok ekstrim yang hingga kini masih eksis.

Di sisi lain, otoritas Kurdi yang membawahi kamp tahanan anggota ISIS yang tertangkap di Suriah, sudah sejak lama mendesak negara-negara untuk mengambil dan memulangkan orang-orang yang berasal dari negara masing-masing. Otoritas Kurdi menyatakan bahwa keberadaan mereka hanya menjadi beban bagi mereka, bukan hanya sosial-ekonomi, tapi juga keamanan.

Namun, belum ada respons memadai dari dunia internasional. Meskipun demikian, sejumlah negara sudah mengambil tindakan secara parsial. ”Jerman dan Australia sudah mengambil inisiatif tersendiri untuk memulangkan sejumlah anak-anak, tanpa orang tuanya sedangkan USA mengambil sejumlah orang untuk diadili karena berkaitan dengan kasus teror yang berjalan di pengadilan,” paparnya.(bambang sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here