Home Berita ‘Hajat Hidup Orang Banyak’ Harus Segera Didefinisikan

‘Hajat Hidup Orang Banyak’ Harus Segera Didefinisikan

568
0
SHARE

JOGJA, tiras.co – Pemerintah harus segera mendefinisikan pengertian “hajat hidup orang banyak” seperti tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Alumnus Lemhannas – PPSA XXI, AM Putut Prabantoro menilai pendefinisian ini sangat diperlukan dan bernilai strategis untuk menentukan cabang-cabang produksi apa saja yang harus dikuasai negara.

“Pendefinisian ini harus dilakukan dengan berangkat pada konteks ketahanan nasional. Alasannya, pengertian ‘hajat hidup orang banyak’ ketika pertama kali UUD NRI ini dibuat dan kenyataan pada saat ini sangat berbeda dan berkembang,” katanya saat tampil sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk “Pengelolaan BUMN Tambang dan Migas – Tinjauan Hukum, Manajemen dan Ekonomi” di Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Selasa (4/9/2018). Seminar yang dimoderatori wartawan Ronny Sugiantoro SE, MM itu menampilkan pembicara Dr C. Kastowo SH, MHum dan Dr. Y. Sri Susilo SE. MSi, keduanya dari UAJY dan Dr R Agus Trihatmoko SE, MM, MBA dari Universitas Surakarta.

Penggagas Indonesia Raya Incorporated (IRI) Putut Prabantoro mengatakan, pembangunan ekonomi nasional terintegrasi itu bisa dicapai melalui “perkawinan”antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi. Kabupaten/kota dan desa). Di mana sumber ekonomi itu berada serta mengikutsertakan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Atau juga “perkawinan” antara BUMN dan BUMD ( Provinsi dan Kabupaten / Kota ) dan BUMDes di mana sumber ekonomi itu berada, serta yang melibatkan penyertaan modal dari BUMD dan BUMDes seluruh Indonesia. “Sistem pemerataan kemakmuran ini untuk mengkonkretkan frasa ‘dikuasi negara’ seperti dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujarnya seraya menjelaskan, Indonesia Raya Incorporated adalah sistem pemerataan kemakmuran yang dicapai melalui pembangunan ekonomi nasional terintegrasi untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Menurutnya, pengertian “hajat hidup orang banyak” harus diaktualisasi dengan berpijak pada ketahanan nasional, yang merupakan syarat terciptanya kedaulatan negara. Di bidang ekonomi, ketahan nasional terwujud jika ketahanan ekonomi juga tercipta terlebih dulu dan ini harus bisa dilaksanakan bila cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air dan kekayaan alam di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara.

Untuk itu, pemerintah harus mendefinisikan secara jelas pengertian itu. Karena ketika UUD dibuat, tidak dikenal namanya pulsa. Ternyata kebutuhan akan pulsa, sekarang menempati urutan atas dan penting dalam konsumsi masyarakat. Karena itu, pulsa harus dimasukan dalam daftar hajat hidup orang banyak. Sebagai konsekuensinya adalah industri telekomunikasi di Indonesia harus dimiliki negara.

Jika ternyata industri telekomunikasi Indonesia dimiliki serta dikuasai oleh non-negara, lanjut mantan penasehat hhli Kepala BPMigas ini, pemerintah harus membeli kembali industri telekomunikasi dengan minimal menguasai 51%. Ini mengingat negara bukan hanya pemerintah pusat saja, pemerintah daerah dan pemerintah desa juga harus memiliki sumber ekonomi tersebut. Untuk pengelolaannya, industri telekomunikasi itu harus dikelola oleh institusi yang merupakan perkawinan antara BUMN dan BUMD dan BUMDes seluruh Indonesia. “Bagaimana mekanisme pembagian saham atau modal itu akan dikaji oleh ahli-ahli ekonomi,” katanya.

Hal sama misalnya sembako, sawit, elpiji, listrik, dll. Listrik selama ini masyarakat sangat tergatung oleh kebijakan PLN. Seharusnya pemerintah daerah dan desa seluruh Indonesia memiliki saham atas industri listrik. Karena itu, jika pemerintah ingin membangun pembangkit listrik tenaga apapun, itu dilaksanakan dengan cara gotong royong, iuran seluruh pemerintah daerah dan dikelola oleh perkawinan antara BUMN, BUMD dan BUMdes. “Gotong- royong inilah yang menerjemahkan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hasil dari usaha bersama itu akan dinikmati pemerintah seluruh Indonesia dan pengelola yang terdiri dari badan usaha-badan usaha tersebut.” jelasnya.

Putut Prabantoro, pemohon judicial review atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini mengurai lebih lanjut, bahwa untuk mempercepat pemerataan kemakmuran rakyat, pemerintah akan menjual saham industri yang menguasai “hajat hidup orang banyak” itu kepada rakyat melalui Pasar Saham IRI (Indonesia Raya Incorporated) setelah “perkawinan”antarpemerintah atau antarbadan usaha terjadi.

Diyakini, kedaulatan ekonomi akan tercapai melalui sistem ini. Sehingga, berbagai persoalan mendasar seperti korupsi, ketimpangan sosial, raja kecil, tidak meratanya pembangunan antardaerah, pengangguran, dll akan terselesaikan dengan cara ini. Mengingat sumber ekonomi dikuasai dan penggunaannya akan diawasi oleh seluruh pemerintah dan rakyat. Tujuan akhir kedaulatan negara serta ketahanan nasional akan tercapai.

bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here