JOGJA, tiras.co – Anggota DPR RI Gandung Pardiman membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap program pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19) di daerah pemilihan DIY. Ia mengawasi jalannya program langsung ke masyarakat.
“Sebagai anggota DPR RI saya akan mengawasi dan monitoring terhadap program pemerintah,” kata Gandung.
Dalam beberapa hari terakhir menurutnya terdapat permasalahan yang dihadapi para lurah karena adanya data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Seperti halnya Desa Sumbermulyo Bantul, data DTKS dari Kemensos banyak yang tidak akurat. Setelah diverifikasi tim dari desa setempat ternyata hanya 19 persen yang tepat sasaran.
Bahkan, lanjut anggota Komisi VII DPR RI ini ada kepala desa dan perangkatnya juga masuk dalam DTKS. Padahal DTKS atau Basis Data Terpadu Kemensos jadi acuan penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid-19 dari dana desa.
“Lurah Desa Seloharjo Pundong juga dikabarkan masuk dalam DTKS tersebut. Ini kesalahan data yang harus diperbaiki. Ada pula pensiunan atau PNS juga ada yang masuk daftar sebagai penerima BLT. Bahkan, ada pula warga yang sudah meninggal dimasukkan dalam daftar penerima BLT,” papar Gandung.
Keliling Desa Karena itu perlu dibentuk Tim Monev terhadap pelaksanaan program pemerintah di antaranya jaring pengaman sosial, jaring pengaman kesehatan, jaring pengaman ekonomi agar semuanya tepat sasaran.
Gandung mengupayakan semaksimal mungkin pelaksanaan program – program pemerintah tersebut terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan pelaksanaannya cepat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil DIY itu mengatakan tim yang dibentuk nantinya akan keliling desa menginventaris permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program pemerintah, seperti jaring pengaman sosial yang rawan terjadi kecemburuan sosial akibat ada warga yang dapat bantuan dan yang tidak.
“Untuk keakuratan data, pemerintah bisa meminta bantuan TNI dan Polri. Dalam hal ini diperlukan kerjasama Babinsa dan Babinkamtibmas serta perangkat desa untuk melakukan pemutahiran data. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bersinergi dalam penerapan satu kebijakan yang mengarah data tunggal serta melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara bersama,” tandasnya.
Ia menyarankan Kemensos hendaknya tidak justru menambah kegaduhan di tengah .penderitaan rakyat akibat terdampak pandemi wabah korona. Bagi masyarakat yang seharusnya berhak tapi tidak mendapatkan bansos, Tim Monev siap konfirmasi kepada instansi yang mengurusi bantuan sosial.bambang sk