Home Berita FH UMY Apresiasi Penundaan Eksekusi Baiq Nuril

FH UMY Apresiasi Penundaan Eksekusi Baiq Nuril

422
0
SHARE

BANTUL, tiras.co – Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengapresiasi kebijakan Kejaksaan Agung yang menunda eksesekusi terhadap terpidana kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril Maknun.

Ketua Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi FH UMY, Heri Purwanto SH, MH dalam pernyataan persnya di Kampus UMY, Rabu (21/11/2018) berharap, adanya penundaan ini bila pihak Baiq Nuril menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Maka, Mahkamah Agung (MA) hendaknya menunjuk Hakim Agung yang menangani perkara tersebut, yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

Menurutnya, sejauh ini aparat penegak hukum di Indonesia masih belum berperspektif gender, dan HAM korban kekerasan harus dihentikan. Ini karena akan dapat melanggengkan praktik kekerasan dan menjadikan perempuan yang akan menjadi korban semakin enggan untuk melaporkan kasus yang menimpa dirinya.

Seperti diketahui, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, NTB, Baiq Nuril, sesuai putusan kasasi MA divonis 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta karena dinyatakan mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan

Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi FH UMY beranggapan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum tersebut terlalu dini dalam mengupayakan penegakan hukum. Dalam hal ini penyidik penuntut umum tidak bersungguh-sungguh menangani perkara Baiq Nuril. Tidak berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku terkait perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam perkara Baiq Nuril, lanjut Heri Purwanto, seharusnya aparat penegak hukum perlu mengkaji secara mendalam, yaitu ketika Baiq Nuril merekam telepon Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, M untuk bukti dan kepentingan diri Baiq Nuril, yang merasa mengalami pelecehan seksual oleh M. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi alasan untuk membela diri karena dalam faktanya, Baiq Nurilmegnalami derita psikologis ketika ada rumor, dirinya dianggap menjlin hubungan dengan M.

Heri Purwanto mengatakan, hakim dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, antara lain harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender. Selain itu mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

“Hakim Agung yang memeriksa perkara ini tampaknya belum dapat mengindentifikasi dan memeprtimbangkan riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku, yang dalam perkara ini menjadi korban. Serta, belum mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami korban dari ketidakberdayaan,” katanya.

Peneliti Pusat Kajian yang sekaligus Dekan FH UMY, Dr Trisno Raharjo SH MHum menegaskan, pihaknya tidak menuntut Baiq Nuril dibebaskan. “Kasus ini seharusnya tidak menjadi perkara,” tuturnya. bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here