Home Berita Dituding Ada Kecurangan, Mubes PWK Diminta Ditunda

Dituding Ada Kecurangan, Mubes PWK Diminta Ditunda

515
0
SHARE

JOGJA, tiras.co – Sembilan dari tiga belas cabang anggota Paguyuban Wehrkreis (PWK) III Yogyakarta mendesak ditundanya pelaksanaan musyawarah besar (Mubes) PWK ke-7 di Yogyakarta. Alasannya karena di tubuh paguyuban ini telah terjadi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terhadap generasi penerus.

Cabang anggota PWK III yang mendesak penundaan Mubes PWK ke-7 itu adalah Cabang Bantul, Gunung Kidul, Purworejo, Kebumen, Magelang, Salatiga, Semarang, Bandung dan Cabang Lampung. Perwakilan dari PWK Cabang Purworejo, Dwidjo S menyebut ketidakadilan dan kesewenangan yang dimakasud berupa pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat Badan Pengurus Pusat (BPP) dengan membuat kebijakan di luar AD/ART. “DPP tak pernah transparan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan,” katanya kepada pers di Yogyakarta, Senin (25/6/2018). Hadir dalam kesempatan itu Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), Brotoseno, dan pengacara dari sembilan cabang tersebut.

Dalam pernyataannya disampaikan bahwa Mubes ke-7 dianggap penuih rekayasa dan diskriminiatif. Ini karena peserta yang diundang hadir harus ber-KTA diperbaharui, sementara peserta ber-KTA lama dan sudah menjadi anggota PWK bertahun-tahun serta mendapatkan surat mandat dari cabang, tidak diperkenankan hadir pada acara nanti.

Ditunjukkan pelanggaran AD/ART yang dilakukan BPP, yakni penggabungan Cabang Magelang dengan Salatiga, itu dinilai bermuatan politik, selain mengabaikan fakta di lapangan. Selain itu, berdasar kajian administrasi secara mendalam selurut surat-menyurat yang dikeluarkan BPP PWK III dinilai tidak sesuai dengan aturan tata naskah. Ditunjuk contoh, pemberhentian Baroto Ismangoen sebagai Sekretaris Umum PWK III. Juga, Pjs Ketua Umum Drs Mamiek Katamsi disebutnya tidak sah atau ilegal. Ini karena tidak didukung surat penunjukan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pjs ketua umum. “Pjs ketua umum tidak berwenang membuat kebijakan strategis penggabungan Cabang Magelang dengan Salatiga,” sebutnya.

Sementara peserta dari PWK Gunung Kidul mengungkapkan bahwa PWK di daerahnya sudah delapan tahun terakhir vakum kegiatan. “Sekarang tidak pernah ada dana dari BPP,” kata Yoga.

bambang sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here