Home Berita Dana Desa Boleh untuk Biaya Pengendalian Korona

Dana Desa Boleh untuk Biaya Pengendalian Korona

129
0
SHARE
Budiharjo (tiras.co/ ist)

SLEMAN, tiras.co – Demua desa di Kabupaten Sleman diminta membentuk gugus tugas penanganan virus korona untuk mengendalikan wabah. Selanjutnya gugus tugas membuat program pencegahan dan penanggulangan virus korona. Dananya bisa diambil dari dana desa maupun dana alokasi desa yang diterima dari pemerintah.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman, Drs Budiharjo MSi, Pemkab tidak melarang desa memanfaatkan biaya dana desa untuk memerangan covid-19. Tetapi pemanfaatannya harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa setempat.

”Ketentuan pemanfaatkan dana desa untuk pengendalian virtus korona tertuang dalam surat edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penanganan padat karya tunai desa.
Sehingga pemanfaatan dana desa atau dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk biaya penanggulangan virus korona tidak melanggar aturan,” tandas Budiharjo.

Bupati Sleman juga sudah mengirim surat edaran menganai hal itu ke seluruh pemerintah desa. Bahkan dalam waktu dekat, surat edaran bupati akan segera disusuli dengan peraturan bupati. Dengan demikian pemerintah desa tidak perlu lagi memanfaatkan dana desa untuk biaya penanggulangan virus korona.

Sumber Lain

Budiharjo menjelaskan dalam surat edaran yang telah dikirim ke seluruh desa disebutkan semua desa dapat mengubah APBDes 2020 untuk penanganan dan pencegahan virus korona di wilayah desanya.

Dana yang dapat digunakan untuk pengendalian wabah tidak hanya dana desa tetapi dana Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber pendapatan lainya juga bisa digunakan untuk biaya pencegahan virus korona. Namun perubahan APBDes harus mendapat persetujuan BPD setempat.

”Karena masalah korona virus ini merupakan situasi darurat, perubahan APBDes tak perlu menunggu pertengahan tahun seperti dalam keadaan normal tetapi bisa dilakukan saat ini. Hanya saja, perubahannya tetap harus mendapat persetujuan dari BPD,” imbuhnya.

Dengan adanya perubahan ini, ia berharap semua desa di Sleman bisa membentuk gugus tugas penanganan virus korona. Selain itu, membuat program pencegahan dan penanggulangan virus corona, seperti penyemprotan virus desinfektan, pengadaan handsanitazer, membuat tempat cuci tangan di tempat-tempat umum dan lain sebagainya.

”Dalam upaya menangani dampak wabah korona, semua desa di Sleman juga diminta membuat program padat karya tunai desa yang pengelolaanya dilakukan secara swakelola. Pekerjanya harus memprioritaskan para keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat marjinal,” ujar Budiharjo.(Ambardi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here