JOGJA, tiras.co – Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr Aunur Rahim Faqih SH MHum minta pemerintah tegas menutup pintu bagi mereka yang ingin membantu dalam bentuk mengangkat senjata. Pasalnya kalau hal itu terjadi bakal menjadikan Rohingya makin runyam dan bisa-bisa menjadi ”Suriah”. Peperangan bisa berlangsung karena kelompok-kelompok di sana juga memiliki senjata.
”Negara harus menutup pintu bagi mereka yang ingin jihad mengangkat senjata di Myanmar. Negara harus melindungi warga negaranya agar tidak terlibat perang di sana. Kalau terjadi jelas sangat merugikan masyarakat dan Indonesia,” tandas Aunur, Senin (4/9/2017).
Ia menegaskan agar semua pihak mempercayakan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi mendesak Pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik dengan cara damai. Pemerintah menurutnya tentu akan berusaha keras membantu penyelesaian melalui cara-cara diplomasi sesuai dengan hukum internasional.
”Membantu dan atau menjadi bagian dari kelompok pemberontak di Rakhine merupakan tindakan melanggar kedaulatan negara dan menciderai nama baik Islam karena pendatang yang ikut membantu pemberontak akan dicap oleh negara itu sebagai teroris,” tegasnya.
Pakar lain, Dra Sri Wartini SH MH PhD menambahkan semua umat pasti mengecam kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Namun demikian ia sekaligus mengingatkan supaya tidak mudah melontarkan tuduhan genocide atau malah ikut berperang di sana. Tuduhan genocide perlu pembuktian ilmiah dan lainnya seperti peristiwa di Bosnia yang akhirnya terbukti adanya genocide setelah melalui proses panjang hukum internasional.
Menurutnya Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat mendesak Pemerintah Myanmar untuk membuka pintu bagi masuknnya bantuan kemanusiaan. Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingnya dan tentu banyak lembaga yang mau terlibat seperti PMI, IOM, Bulan Sabit, MerC, UNHCR dan banyak lagi.
”Kami mendesak Presiden Joko Widodo secara langsung minta Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin Myanmar membuka pintu bagi akses tim bantuan kemanusiaan sebagai bentuk tanggap darurat, rehabilitasi dan integrasi sosial bagi korban etnis Rohingya. Yang bisa dilakukan adalah bantuan kemanusiaan bukan intervensi militer,” tandas Wartini.
yudhistira