Home Berita Alumni Lemhanas Angkatan XXI Dukung Pimpinan KPK Baru

Alumni Lemhanas Angkatan XXI Dukung Pimpinan KPK Baru

273
0
SHARE
KPK TERPILIH: Lili Pintauli Siregar berpakaian India (tengah) bersama Alumnus Lemhannas RI - PPSA XXI pada acara “Deklarasi Kesetiaan pada Pancasila dan NKRI” yang diprakarsai Kapolda Sumsel Irjen Pol. Firli Bahuri (kedua dari kanan) di Palembang. (Dok alumnus Lemhannas)

JAKARTA, tiras.co – Ikatan Alumni Lemhannas Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI (IKAL PPSA XXI) mendukung penuh seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

Irjen Pol Drs Firli Bahuri MSi yang baru saja terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 diharapkan tidak pernah surut menghadapi berbagai tantangan demi masa depan bangsa Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum IKAL PPSA XXI, Komjen Pol (Pur) Arif Wachjunadi lewat pernyataan kepada pers di Jakarta, Senin (16/09/2019). Pekan lalu, DPR menetapkan, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Irjen Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK yang baru.

Dua diantara pimpinan KPK baru itu adalah alumnus Lemhannas RI PPSA XXI, yakni Irjen Pol Firli Bahuri (Ketua KPK) dan Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua KPK). PPSA adalah pendidikan tertinggi di Lemhannas yang merupakan pendidikan pimpinan nasional strategis setara dengan pendidikan bintang dua yang diikuti oleh para perwira tinggi (PATI) dari TNI/Polri dan sipil terpilih.

Arif Wachjunadi mengatakan, adanya dua anggota IKAL PPSA XXI yang menjadi pimpinan baru KPK itu menjadikan keluarga besar PPSA XXI merasa bertanggung jawab mendukung secara moral atas apa yang dihadapi oleh para pimpinan KPK yang baru.

Dukungan ini perlu diberikan agar pimpinan KPK yang baru tidak merasa sendiri. “Ini adalah tanggung jawab kami juga untuk memberi dukungan moral kepada para pimpinan KPK, apalagi dua diantaranya adalah anggota PPSA XXI. Bahkan, Irjen Pol Firli terpilih menjadi Ketua KPK yang baru. Kami benar-benar mengikuti tahap demi tahap dari proses seleksi dan pemilihan Capim KPK yang baru dan sepakat untuk memberi dukungan penuh kepada seluruh pimpinan KPK yang baru agar dapat bekerja dengan baik,” tegas Arif Wachjunadi.

Mantan Sestama Lemhannas RI ini menjelaskan, gejolak yang terjadi di KPK diikuti oleh rekan-rekan IKAL PPSA XXI, dan diharapkan gejolak tersebut segera selesai. “Sebagai keluarga, PPSA XXI tidak pernah meninggalkan sendirian para anggotanya ketika menghadapi kesulitan,” kata dia.

Sejak menjadi alumnus Lemhannas RI PPSA XXI, pihaknya punya tradisi kuat dalam bersilaturahmi di keluarga besarnya. “Kami tidak ingin satu di antara kami merasa kesulitan sendiri. Kami bangga bahwa ada dua anggota kami yang menjadi pimpinan KPK. Dan tentu secara moral tidak hanya Pak Firli dan Ibu Lili yang kami dukung, tapi seluruh pimpinan KPK terpilih kami dukung karena sudah melalui proses yang benar,” kata Arif Wachjunadi seraya menambahkan, dengan dukungan ini diharapkan seluruh pimpinan KPK baru nantinya semakin kuat dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi.

KPK pimpinan Firli Bahuri, menurut Arif Wachjunadi, menghadapi tantangan yang sangat berat. Tantangan muncul sejak proses penetapan Capim KPK dan PPSA XXI mengikuti proses tersebut. Diyakini Pansel Capim KPK yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sangat kompenten. Dan selama itu, IKAL PPSA XXI bersikap untuk tidak mengomentari apapun selama proses pemilihan. Bahkan termasuk ketika isu-isu yang mendeskreditkan para calon dan pansel mulai muncul di permukaan.

“Kami tidak ingin mengganggu proses yang sedang terjadi. Kami meyakini, para Capim KPK memiliki rekam jejak yang jelas. Mereka yang duduk di kelas PPSA sangat tahu pola-pola permainan seperti yang terjadi di KPK. Sehingga kami rasa saat ini kami harus bersuara untuk memberi semangat dan menguatkan mental para pimpinan KPK terpilih,” jelas Arif Wachjunadi.

Diakui, penolakan terhadap pimpinan KPK yang baru dapat saja terjadi di lembaga negara lainnya. Menurut Arif Wachjunadi, penolakan itu terjadi karena mereka yang menolak merasa terancam akan keberadaannya dengan berbagai alasan.

Namun yang perlu dipahami, KPK adalah lembaga negara, dan pemerintah tidak akan menerima tekanan dari pihak manapun. Bahkan, jika pegawai KPK melawan, bisa saja kondisi itu akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. (bambang sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here